Nasabah Bank Syariah Kini Bisa Dilayani di Kantor Cabang Bank Umum

Penulis: Agatha Olivia Victoria

Editor: Agustiyanti

10/12/2019, 07.44 WIB

OJK mengeluarkan aturan yang memungkinkan nasabah nasabah bank umum syariah dapat dilayani di kantor cabang bank umum yang memiliki hubungan kepemilikan.

bank umum, bank syariah, kegiatan perbankan, produk syariah
Arief Kamaludin|KATADATA
Ilustrasi. OJK mencatat total aset perbankan syariah hingga Oktober 2019 mencapai Rp 499,98 triliun atau 6,01% dari seluruh aset perbankan nasional.

Otoritas Jasa Keuangan  menerbitkan Peraturan OJK Nomor 28/POJK.03/2019 tentang sinergi perbankan dalam satu kepemilikan untuk pengembangan perbankan syariah. Melalui aturan tersebut, nasabah bank umum syariah atau BUS dapat dilayani di kantor cabang bank umum yang memiliki hubungan kepemilikan.

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK Teguh Supangkat menjelaskan, BUS dan bank umum yang memiliki hubungan kepemilikian dapat melakukan kerja sama layanan syariah bank umum atau LSBU. Dengan demikian, nasabah bank syariah dapat dilayani pada kantor cabang bank umum tersebut. 

"Kegiatan bank syariah yang dapat dilayani di jaringan kantor bank umum, mulai dari kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah,"  kata Teguh dalam Konferensi Pers di Gedung OJK, Jakarta, Senin (9/12).

Bank umum syariah juga dapat melakukan kegiatan usaha lain pada kantor cabang bank umum sesuai dengan perizinannya. Hal ini menyesuaikan ketentuan bank umum kegiatan usaha atau BUKU yang mengatur kegiatan usaha yang boleh dilakukan bank berdasarkan modal inti.

(Baca: Pembiayaan Macet Bengkak, Laba Muamalat Kuartal III 2019 Anjlok 94%)

Selain itu, kerja sama juga dapat mencakup rangkap komite independen, penggunaan sumber daya manusia, sinergi di bidang teknologi seperti penggunaan data center dan disaster recovery center, serta pembukaan jaringan kantor dengan lokasi atau alamat yang sama.

"Sinergi perbankan ini tidak menghilangkan tanggung jawab bank syariah atas risiko dari kegiatan yang disinergikan dengan Bank Umum," terang dia. 

Pengaturan kerja sama ini juga tak mencakup penggunaan modal Bank Umum untuk perhitungan batas maksimum penyaluran dana bank umum syariah  dan  penggunaan manajemen bank umum seperti direksi dan dewan komisaris di bank umum syariah.

(Baca: Langkah Pelan Penurunan Suku Bunga Kredit Bank)

Bank syariah juga tetap wajib membentuk dewab pertimbangan syariah, serta pejabat eksekutif yang merangkap manajemen bank. 

Adapun pelaksanaan kerja sama LSBU ini harus diajukan dalam rencana bisnis bank atau RBB. "Permohonan persetujuan cukup diajukan oleh BUS," ucap dia

 

Berdasarkan data OJK, hingga Oktober 2019 telah terdapat 14 BUS dan 20 unit usaha syariah atau UUS dengan total aset Rp 499,98 triliun atau 6,01% dari seluruh aset perbankan nasional. Total aset tersebut tumbuh 10,15% secara tahunan. Sementara itu, dana pihak ketiga dan pembiayaan masing-masing  tumbuh 13,03% dan 10,52%.

Reporter: Agatha Olivia Victoria

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan