Faisal Basri Nilai Omnibus Law Lemahkan Posisi Buruh dan Pemda

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengatakan, Undang-Undang Omnibus Law akan membuat posisi pemerintah daerah dan buruh lemah. Seperti diketahui, pemerintah tengah menyiapkan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang perpajakan dan cipta lapangan kerja.

"Terjadi shifting. Pemerintah pusat dan bisnis akan lebih kuat. Siapa yang lebih lemah? Pemerintah daerah dan buruh," kata Faisal di Hotel Millenium, Jakarta, Rabu (18/12).

(Baca: Pengusaha Bebas dari Jerat Hukum Pidana di Aturan Omnibus Law )

Menurut dia, hal ini terjadi lantaran pembuatan draft RUU tersebut dilakukan secara tertutup dan hanya melibatkan pengusaha, khususnya Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Sedangkan Pemda dan buruh tak dilibatkan.

"Aturan ini bias karena dikuasai dunia usaha. Presidennya pengusaha, Menteri Koordinatornya pengusaha, Kadin jadi tim sukses," ujar dia.

(Baca: Omnibus Law Bakal Atur Kemudahan PHK dan Jam Kerja Fleksibel)