Eks Direktur Keuangan Jiwasraya yang Pernah Masuk Kantor Staf Presiden
Kejaksaan Agung memberikan sinyal keterlibatan mantan direksi PT Asuransi Jiwasraya dalam kasus dugaan korupsi senilai Rp 13,7 triliun. Saat ini kejaksaan dalam tahap mengumpulkan bukti untuk menjerat para tersangka yang bertanggungjawab dalam salah kaprah pengelolaan dana investasi Jiwasraya.
Kejaksaan menemukan fakta kegiatan investasi Jiwasraya yang melibatkan 13 perusahaan dinilai melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Mantan direksi yang disebut-sebut mengambil keputusan dalam pengelolaan investasi Jiwasraya di antaranya mantan Direktur Keuangan Hary Prasetyo.
Hary Prasetyo menjabat Direktur Keuangan Jiwasraya sejak 15 Januari 2008, mendampingi Direktur Utama Hendrisman Rahim. Hary dan Hendrisman dianggap berhasil selama 5 tahun pertama dan kembali memimpin untuk masa 2013-2018.
(Baca: Kejaksaan Agung Indikasikan Direksi Lama Jiwasraya Jadi Tersangka )
Di masa Hary dan Hendrisman ini lahir produk JS Saving Plan pada 2013, yang mengalami gagal bayar sejak 2018. Berdasarkan data terakhir, Jiwasraya tak mampu membayar klaim polis JS Saving Plan yang jatuh tempo pada periode Oktober-Desember 2019 dengan nilai Rp 12,4 triliun.
Setelah hengkang dari Jiwasraya, Hary sempat menjadi Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Bidang kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis di Kantor Staf Presiden. Mantan Tenaga Ahli KSP Ali Mochtar Ngabalin membenarkan Hary Prasetyo pernah bekerja di bawah Kepala KSP Moeldoko sejak 2018.
Ngabalin mengatakan dirinya dan Hary memiliki tempat kerja yang sangat dekat hingga Oktober 2019. “Beliau (dulu) satu ruangan dengan saya, baik beliau,” kata Ngabalin saat dihubungi Katadata.co.id, Kamis (19/12).
(Baca: Jaksa Agung Sebut Ada Korupsi di Jiwasraya Rugikan Negara Rp 13,7 T )
