Jokowi Peringatkan Menteri agar Tak Ada Pasal Titipan di Omnibus Law
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) membahas progres penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Jokowi meminta agar para menteri yang menyusun RUU tersebut fokus pada tujuan besar yakni penciptaan lapangan kerja.
"Jangan sampai hanya menampung keinginan tapi tidak masuk visi besar yang bolak-balik saya sampaikan," kata Jokowi saat membuka ratas di Istana Bogor, Bogor, Jumat (27/12).
Ia pun memperingatkan agar RUU tersebut bebas dari pasal titipan yang tak relevan. Adapun RUU tersebut memuat 11 klaster yang terkait dengan 30 kementerian/lembaga. "Saya minta setelah ini didalami," ujar dia.
(Baca: Faisal Basri Nilai Omnibus Law Lemahkan Posisi Buruh dan Pemda)
Jokowi menargetkan, draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dapat segera rampung sehingga bisa diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah 10 Januari 2020.
Ia meminta para menteri yang terlibat dalam penyusunan RUU tersebut berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Ia juga meminta Badan Intelijen Nasional (BIN), Polri, serta Jaksa Agung untuk melihat dampak dari aturan Omnibus Law.
Selain itu, ia meminta agar kementerian terkait mempersiapkan aturan turunan Omnibus Law dalam bentuk rancangan atau revisi Peraturan Pemerintah. "Secara pararel disiapkan karena kita ingin kerja cepat," kata dia.
(Baca: Omnibus Law Bakal Atur Kemudahan PHK dan Jam Kerja Fleksibel)
Ke depan, ia berharap UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dapat menjadi regulasi yang solid serta mempercepat eksekusi penciptaan lapangan kerja.
Dalam ratas tersebut, tampak hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
(Baca: Berbisik ke Puan, Jokowi Minta Omnibus Law Rampung dalam Tiga Bulan)
Kemudian, hadir pula Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.
