Jokowi Diminta Wajibkan Pemda Buat Rencana Penanggulangan Bencana
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Doni Monardo mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Instruksi Presiden atau Inpres yang mewajibkan pemerintah daerah menyusun rencana penanggulangan bencana alam. Ini dinilai perlu dilakukan mengingat bencana alam kerap terjadi di Indonesia.
Bencana terjadi tak hanya pada musim hujan berupa banjir bandang dan tanah longsor, tetapi juga saat kemarau berupa kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla.
"Dengan Inpres, seluruh komponen bisa mengingatkan pemerintah daerah ambil langkah kesiapsiagaan dan mitigasi bencana," kata Doni di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/1).
Ia juga mengusulkan agar Jokowi meminta pemerintah daerah mengaktifkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Selain itu, pemerintah daerah pun diharapkan bisa menentukan status siaga darurat bencana ketika muncul kerugian harta benda dan jiwa yang signifikan.
(Baca: BNPB Catat 62 Ribu Orang Mengungsi Akibat Banjir Jabodetabek)
Dengan status siaga darurat, pemerintah pusat bisa memberikan bantuan anggaran dalam menangani bencana. "Termasuk BNPB kepada daerah yang telah tetapkan status darurat," kata Doni.
Di sisi lain, pemerintah daerah diminta terus mengikuti informasi cuaca yang diberikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memberikan informasi aktual terkait potensi bencana kepada masyarakat mengacu informasi dari BMKG.
"Kemudian imbauan membentuk grup Whatsapp yang sekiranya bisa berikan informasi hingga tingkat keluarga. Itu yang jadi atensi Presiden," kata Doni.
Banjir merendam sejumlah wilayah di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat sejak Rabu (1/1). BNPB mencatat terdapat 184 titik banjir di tiga provinsi tersebut.
(Baca: Korban Jiwa akibat Banjir dan Longsor Bertambah jadi 47 Orang)
Akibat peristiwa tersebut, 47 orang meninggal dunia. Korban terbanyak berada di wilayah Bogor sebanyak 22 orang. Kemudian 7 orang di Kabupaten Lebak, 4 orang di Bekasi, 3 orang di depok, dan masing-masing satu orang di Tangerang dan Tangerang Selatan.
Adapun di wilayah Jakarta, terdapat 9 orang korban jiwa. Secara perinci, sebanyak 7 orang meninggal dunia di Jakarta Timur dan masing-masing satu orang di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.
Korban meninggal paling banyak akibat terseret arus banjir mencapai 17 orang. Kemudian sebanyak 12 orang akibat tertimbun tanah longsor, 5 orang tersengat listrik, 3 orang hipotermia, 9 orang dalam pendataan. Masih ada 1 orang yang hilang dan belum ditemukan.
BNPB juga mencatat warga yang terdampak bencana banjir dan longsor hingga kemarin malam di wilayah Jabodetabek mencapai 409 ribu jiwa. Dari data warga terdampak bencana tersebut, paling banyak berada di wilayah Bekasi mencapai 366.274 jiwa.
