Menteri PUPR: Normalisasi atau Naturalisasi yang Penting Dikerjakan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono enggan berdebat mengenai konsep normalisasi dan naturalisasi Kali Ciliwung yang diusung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurutnya, kedua konsep tersebut pada intinya sama saja, yakni melebarkan sungai.
Basuki mengatakan, yang terpenting dari kedua konsep tersebut adalah proses eksekusinya. Menurut Basuki, normalisasi atau naturalisasi Ciliwung sama-sama berguna untuk mengatasi banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
"Yang penting itu buat saya mau naturalisasi, mau normalisasi dikerjakan gitu. Jangan enggak dikerjakan," ujarnya di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/1).
Pemerintah pusat, kata Basuki, berkomitmen mengerjakan konstruksi dan pelebaran sungai. Hanya saja, proses tersebut tak bisa dilakukan jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum membebaskan lahannya. "Tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membebaskan lahannya," katanya.
(Baca: Raih Bantuan, Tito Minta Daerah Pertimbangkan Status Tanggap Darurat)
Adapun total lahan yang belum dibebaskan untuk program normalisasi atau naturalisasi Ciliwung hingga saat ini sepanjang 17,5 kilometer.
Sebagai informasi, program normalisasi Ciliwung merupakan proses pembuatan dinding turap beton pada sisi sungai sedalam 10-12 meter. Proyek ini diprakarsai oleh Kementerian PUPR bersama BBWSCC dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kala itu dipimpin Joko Widodo.
