Tanpa Status Darurat Banjir, Pemerintah Tak Bisa Salurkan Beras Bulog
Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, pihaknya belum akan mendistribusikan cadangan beras pemerintah (CBP) untuk korban banjir di Jakarta lantaran belum adanya status tanggap darurat.
Adapun saat ini Perum Bulog mengelola 1,9 juta ton CBP. “Harus ada status tanggap darurat, tapi itu permintaan dari daerah. Jadi misalnya di DKI, kalau belum status tanggap darurat, dia belum bisa minta,” kata Juliari di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/1).
Selain itu, distribusi CBP tergantung kepada permintaan dari masing-masing pemerintah daerah. Sebab, setiap pemerintah daerah biasanya memiliki stok beras sendiri. Jika pemerintah daerah masih memiliki stok beras yang cukup, maka mereka bisa menggunakannya terlebih dahulu. “Kalau tidak cukup mereka bisa minta kepada kami,” kata Juliari.
Meski demikian, Juliari menyebut pemerintah telah mengirimkan bantuan kepada para korban banjir. Politisi PDIP itu menyebut ada 6.000-8.000 paket makanan anak siap saji yang sudah disalurkan.
(Baca: Raih Bantuan, Tito Minta Daerah Pertimbangkan Status Tanggap Darurat)
Pemerintah pun sudah mengirimkan sejumlah selimut, family kit, dan tenda. “Juga layanan seperti dukungan psikososial untuk anak-anak yang trauma, kami siapkan di beberapa posko pengungsian,” kata Juliari.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menambahkan, pemerintah sudah mengirimkan Emergency Medicql Team untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap para korban banjir. Kemenkes juga telah menerjunkan tim pemantauan yang melakukan survei lapangan.
Menurut Terawan, tim pemantauan akan menganalisa persoalan sanitasi yang timbul pasca-banjir di berbagai wilayah. Dengan demikian, pemerintah bisa mencegah potensi penyakit yang akan menjangkiti masyarakat.
“Kami juga bekerja sama untuk penyediaan air bersih, paling tidak pembersihan lingkungan agar bisa ditempati. Itu intens kami berikan sesuai survei lapangan yang kami lakukan,” kata Terawan.
(Video: Banjir Rendam Jakarta di Awal Tahun Baru)
