Tanpa Status Darurat Banjir, Pemerintah Tak Bisa Salurkan Beras Bulog
Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, pihaknya belum akan mendistribusikan cadangan beras pemerintah (CBP) untuk korban banjir di Jakarta lantaran belum adanya status tanggap darurat.
Adapun saat ini Perum Bulog mengelola 1,9 juta ton CBP. “Harus ada status tanggap darurat, tapi itu permintaan dari daerah. Jadi misalnya di DKI, kalau belum status tanggap darurat, dia belum bisa minta,” kata Juliari di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/1).
Selain itu, distribusi CBP tergantung kepada permintaan dari masing-masing pemerintah daerah. Sebab, setiap pemerintah daerah biasanya memiliki stok beras sendiri. Jika pemerintah daerah masih memiliki stok beras yang cukup, maka mereka bisa menggunakannya terlebih dahulu. “Kalau tidak cukup mereka bisa minta kepada kami,” kata Juliari.
Meski demikian, Juliari menyebut pemerintah telah mengirimkan bantuan kepada para korban banjir. Politisi PDIP itu menyebut ada 6.000-8.000 paket makanan anak siap saji yang sudah disalurkan.
(Baca: Raih Bantuan, Tito Minta Daerah Pertimbangkan Status Tanggap Darurat)
Pemerintah pun sudah mengirimkan sejumlah selimut, family kit, dan tenda. “Juga layanan seperti dukungan psikososial untuk anak-anak yang trauma, kami siapkan di beberapa posko pengungsian,” kata Juliari.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menambahkan, pemerintah sudah mengirimkan Emergency Medicql Team untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap para korban banjir. Kemenkes juga telah menerjunkan tim pemantauan yang melakukan survei lapangan.
Menurut Terawan, tim pemantauan akan menganalisa persoalan sanitasi yang timbul pasca-banjir di berbagai wilayah. Dengan demikian, pemerintah bisa mencegah potensi penyakit yang akan menjangkiti masyarakat.
“Kami juga bekerja sama untuk penyediaan air bersih, paling tidak pembersihan lingkungan agar bisa ditempati. Itu intens kami berikan sesuai survei lapangan yang kami lakukan,” kata Terawan.
(Video: Banjir Rendam Jakarta di Awal Tahun Baru)
Sekadar informasi, banjir merendam Jakarta, Banten, dan Jawa Barat sejak Rabu (1/1). BNPB mencatat ada 184 titik banjir di tiga provinsi tersebut dengan korban meninggal mencapai 47 orang.
BNPB mencatat jumlah korban meninggal terbanyak berada di wilayah Bogor sebanyak 22 orang. Kemudian 7 orang di Kabupaten Lebak, 4 orang di Bekasi, 3 orang di depok, dan masing-masing satu orang di Tangerang dan Tangerang Selatan.
Adapun di wilayah Jakarta, terdapat 9 orang korban jiwa. Secara perinci, sebanyak 7 orang meninggal dunia di Jakarta Timur dan masing-masing satu orang di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.
Sementara itu, penyebab meninggalnya korban paling banyak akibat terseret arus banjir mencapai 17 orang. Kemudian sebanyak 12 orang akibat tertimbun tanah longsor, 5 orang tersengat listrik, 3 orang hipotermia, 9 orang dalam pendataan. Masih ada 1 orang yang hilang dan belum ditemukan.
(Baca: Banjir Rendam Kawasan Jabodetabek, Bulog Sebut Gudang Beras Aman)
BNPB juga mencatat warga yang terdampak bencana banjir dan longsor hingga kemarin malam di wilayah Jabodetabek mencapai 409 ribu jiwa. Dari data warga terdampak bencana tersebut, paling banyak berada di wilayah Bekasi mencapai 366.274 jiwa.
Sejauh ini, hanya Jakarta yang belum menetapkan status tanggap darurat bencana. Sementara, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan status tersebut untuk lima daerah, yakni Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Karawang.
Pemerintah Provinsi Banten pun sudah menetapkan status tanggap darurat bencana untuk enam daerah, antara lain Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Lebak.
(Baca: Korban Jiwa akibat Banjir dan Longsor Bertambah jadi 47 Orang)
