Naturalisasi Diklaim Satu-satunya Cara Bebaskan Jakarta dari Banjir

Penulis: Fariha Sulmaihati

Editor: Sorta Tobing

4/1/2020, 19.00 WIB

Program naturalisasi diklaim dapat dikerjakan dalam waktu enam bulan dan efektif mencegah banjir di Jakarta.

banjir jakarta 2020, bajir 1 januari 2020, normalisasi vs naturalisasi, naturalisasi adalah, arti naturalisasi, perbedaan naturalisasi dan normalisasi, anies baswedan
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Seorang warga melintasi banjir di kawasan Kampung Baru, Kembangan, Jakarta Barat, Kamis (2/1/2020).

Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta juga sekaligus pakar hidrodinamika Muslim Muin mengatakan naturalisasi merupakan satu-satunya cara membebaskan wilayah Jakarta dari bencana banjir. Hal ini sejalan dengan program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Muslim menjelaskan naturalisasi adalah melakukan tangkapan air hujan, gunakan air hujan, dan resapkan air hujan dengan menggunakan ruang terbuka hijau. Program ini dapat dikerjakan dalam waktu enam bulan.

"Pak Anies sudah memperingatkan naturalisasi satu-satunya jalan agar Jakarta tidak banjir. Saya tidak berpolitik saya akademisi," kata Muslim pada acara Polemik, di Posko Banjir Bidara Cina, Jakarta, Sabtu (4/1).

Mengurangi debit air di sungai, menurut dia, merupakan solusi untuk mengatasi banjir Jakarta. Masyarakat bisa ikut melakukan tangkapan air hujan di rumah melalui resapan. Dengan cara ini debit air hujan yang dibuang ke sungai dapat berkurang.

(Baca: Korban Banjir Jakarta dan Sekitarnya Bertambah Jadi 53 Orang)

Seperti diketahui program naturalisasi yang diusung Anies berbeda dengan program pemerintah pusat dalam penanganan banjir. Pemerintah pusat memakai konsep normalisasi.

Hal tersebut membuat terjadinya silang pendapat antara dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dengan Anies pada saat meninjau beberapa titik banjir pada Rabu lalu.

Basuki mengungkapkan kekecawaannya terhadap Anies karena ada belasan kilometer titik di Kali Ciliwung yang belum di normalisasi. Padahal, hal ini perlu diselesaikan untuk mengurangi dampak banjir.

Namun, Anies membantah klaim tersebut. Menurut dia, bencana banjir yang terjadi bukan karena tidak dinormalisasi, melainkan tidak ada pengendalian terhadap air yang masuk dari sisi selatan Jakarta.

(Baca: Pemprov DKI Akui Alarm Peringatan Dini Tak Ada di Semua Titik Banjir )

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 4 Januari 2020 mencatat korban meninggal akibat banjir dan tanah longsor di wilayah Jabodetabek sebanyak 53 orang.

BNPB juga mencatat warga yang terdampak bencana banjir dan longsor hingga kemarin malam di wilayah Jabodetabek mencapai 409 ribu jiwa. Dari data warga terdampak bencana tersebut, paling banyak berada di wilayah Bekasi mencapai 366.274 jiwa.

Reporter: Fariha Sulmaihati

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan