Bahan Bakar Mahal, Nelayan Pantura Sulit Mencari Ikan ke Laut Natuna

Dimas Jarot Bayu
6 Januari 2020, 14:22
nelayan pantura, laut natuna, tiongkok, mahfud md
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Ilustrasi. Pergerakan Kapal Perang Republik (KRI) Teuku Umar-385 menghalau kapal Coast Guard China terlihat melalui layar yang tersambung kamera intai dari Pesawat Boeing 737 Intai Strategis AI-7301 Skadron Udara 5 Wing 5 TNI AU Lanud Sultan Hasanudin Makassar di Laut Natuna, Sabtu (4/1/2020).

Para nelayan di pantai utara Jawa (Pantura) menilai banyak kendala yang membuat mereka sulit untuk berlayar mencari ikan ke Laut Natuna Utara. Salah satu kendala tersebut yaitu mahalnya biaya bahan bakar.

Perwakilan nelayan Pantura, Riswanto, mengatakan bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk satu kali berlayar ke wilayah perairan tersebut mencapai sekitar Rp 500 juta.

“Biaya yang kita butuhkan untuk melaut ke Natuna itu tidak sedikit,” kata Riswanto seusai bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Jakarta, Senin (6/1).

Dia mengungkapkan, dari biaya tersebut paling banyak dikeluarkan untuk membeli bahan bakar solar. Sebab, kapal yang digunakan berlayar tidak mendapatkan subsidi solar dari pemerintah.

(Baca: Sengketa dengan Tiongkok, Asosiasi Nelayan Kirim 500 Kapal ke Natuna)

Ini lantaran kapal yang bisa digunakan untuk berlayar ke Laut Natuna Utara hanyalah kapal yang berukurkan di atas 150 gross tonnage (GT). Adapun, subsidi solar hanya diberikan kepada kapal dengan ukuran di bawah 30 GT.

“Kita memakai BBM industri, otomatis itu menambah biaya operasional yang ada. Padahal kita sifatnya adalah mencari ikan yang belum tentu kita dapat hasil ikannya,” ucap Riswanto.

Atas dasar itu, Riswanto berharap pemerintah bisa memberikan harga solar khusus bagi para nelayan yang berlayar ke Laut Natuna Utara. Lebih lanjut, mereka juga meminta agar pemerintah memudahkan perizinan untuk berlayar dan menangkap ikan di perairan tersebut.

Tidak hanya itu, Riswanto juga meminta perlindungan dari pemerintah bagi para nelayan. “Kita minta perlindungan dari aparat penegak hukum, TNI, Polair, Bakamla, dan sebagainya. Seperti Tiongkok bisa melindungi nelayan, kenapa Indonesia enggak?” ucapnya.

Halaman:
Reporter: Dimas Jarot Bayu
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...