Buntut Konflik Natuna, Kedubes Tiongkok Minta Warganya Berhati-hati
Kedutaan Besar Republik Tiongkok di Jakarta memperingatkan warga negaranya untuk berhati-hati seiring memanasnya protes anti-Tiongkok dan konflik di Natuna. Peringatan tersebut dikeluarkan Senin (6/1) lalu dan berlaku efektif hingga akhir Januari 2020.
"Warga negara dan organisasi Tiongkok di Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan dan menambah pengamanan sembari memperhatikan perkembangan situasi lokal dan menghindari tempat-tempat keramaian," kata Kedubes Tiongkok seperti dikutip South China Morning Post, Selasa (7/1).
Kedubes Tiongkok menyatakan, peringatan itu dikeluarkan seiring meningkatnya protes terhadap Tiongkok di Indonesia. Hubungan Indonesia-Tiongkok memanas setelah selusin kapal penangkap ikan Tiongkok yang dikawal oleh kapal penjaga pantai beroperasi di Laut Natuna Utara, bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
(Baca: Video: Sengketa Batas Negara di Laut Natuna Utara)
Pemerintah Indonesia menyatakan kapal-kapal Tiongkok menolak meninggalkan kawasan tersebut walaupun telah diperingatkan melalui komunikasi radio. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pun telah memanggil duta besar Tiongkok di Jakarta dan mengajukan protes.
Di sisi lain, Pemerintah Tiongkok juga berkukuh bahwa Laut Cina Selatan merupakan area penangkapan ikan tradisional bagi kapal-kapal nelayannya. Keberadaan kapal penjaga pantai yang mengawal kapal-kapal nelayan Tiongkok dilakukan agar mereka beroperasi sesuai peraturan.
Tiongkok mengklaim 80% Laut Cina Selatan sebagai wilayahnya. Namun, negara-negara tetangga dan sebagian besar negara di dunia menyatakan klaim Tiongkok tidak berdasar. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan, masalah di perairan Natuna harus diselesaikan melalui dialog antara Indonesia dan Tiongkok.
(Baca: TNI Terbangkan Empat Pesawat Tempur Pantau Perairan Natuna)
Kunjungan Kerja Presiden ke Natuna
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengadakan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada Rabu (8/1) pagi. Seperti dilansir Antara, Presiden Jokowi dan rombongan akan berangkat dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Presiden didampingi oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Surya Chandra, dan Jubir Presiden Fadjroel Rahman.
(Baca: Tiongkok Masuk Laut Natuna, Jokowi: Tak Ada Tawar-menawar Kedaulatan)
Pasukan TNI telah melaksanakan operasi pengamanan untuk Presiden Jokowi di Lapangan Dirgantara, Pangkalan Udara TNI AU Raden Sadjad, Natuna pada Selasa (7/1) sore. Sebanyak 500 personel terlibat dalam operasi pengamanan tersebut mencakup TNI-Polri, pemadam kebakaran (Damkar), Basarnas, dinas perhubungan (Dishub), dan Satpol PP Kabupaten Natuna.
TNI Angkatan Udara juga telah mengerahkan empat unit pesawat tempur F-16 dan satu pesawat Boeing untuk berjaga-jaga di sekitar Kabupaten Natuna. Satu pesawat CN 235 milik TNI Angkatan Laut juga akan melaksanakan patroli udara maritim hari ini.
(Baca: Perkuat Patroli di Natuna, Pemerintah Bangun Empat Kapal Baru)
