Kunjungi Natuna, Jokowi Ingin Tegaskan Hak Berdaulat RI di Laut

Presiden Joko Widodo alias Jokowi menegaskan kehadirannya di Natuna, Kepulauan Riau untuk memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat RI di wilayah tersebut. Makanya ia membawa TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk meninjau Natuna.

Kawasan ini sedang menghangat menyusul adanya kapal Tiongkok yang masuk dan beroperasi secara ilegal. Bahkan usai dihalau KRI Tjiptadi-381 milik TNI AL mereka tak juga keluar dari zona ekonomi eksklusif (ZEE) RI.

“Saya ingin pastikan hak berdaulat negara kita atas kekayaan laut di ZEE,” kata Jokowi di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (8/1).

(Baca: Jokowi Kunjungi Natuna di Tengah Ketegangan dengan Tiongkok)

Jokowi mengakui ada kapal asing yang masuk ZEE sejauh 200 mil dari garis pantai Natuna. Namun tidak ada kapal negara lain yang masuk ke wilayah teritorial RI sejauh 12 mil dari pantai.

Presiden juga mengatakan semua kapal bisa melewati ZEE, namun dia mengingatkan bawahannya jangan sampai mereka mencuri di zona tersebut. “Namanya kedaulatan tidak ada tawar menawar,” ujar Presiden.

Dia juga menegaskan Natuna adalah wilayah NKRI sehingga tidak perlu ada masyarakat yang meragukan statusnya. Natuna adalah kawasan berpenduduk 81 ribu orang dan bagian dari 514 kabupaten dan kotamadya yang resmi tercatat di Indonesia.

“Di sini ada bupati, gubernur. Jangan sampai ada yang bertanya dan meragukan,” kata Jokowi.

(Baca: Tiongkok Masuk Laut Natuna, Jokowi: Tak Ada Tawar-menawar Kedaulatan)

Usai bertemu nelayan, Jokowi menuju pelabuhan Teluk Lampa dan naik ke KRI Usman Harun. Dia menegaskan kehadirannya untuk memastikan adanya penegakan hukum di kawasan laut RI.

Jokowi juga menginginkan nelayan dapat memanfaatkan sentra kelautan perikanan Natuna. Selain itu sentra yang berada di tepi Selat Lampa itu diharapkan menjadi pusat perekonomian baru.

“Jangan sampai bangunan yang baik ini tidak memberi manfaat ke nelayan,” kata Presiden.