Kementerian BUMN Akan Rombak Jajaran Direksi Asabri
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana merombak jajaran direksi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) dalam waktu dekat. Hal ini berkaitan dengan persoalan portofolio investasi yang dipegang perusahaan tersebut.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebutkan, kementeriannya sudah beberapa kali memanggil Direktur Keuangan Asabri guna membahas permasalahan investasi. Perusahaan itu memiliki investasi di beberapa saham yang pernah dipegang PT Asuransi Jiwasraya, dan harganya anjlok.
Berdasarkan diskusi dengan Menteri BUMN Erick Thohir, kementerian memutuskan untuk mengubah kepengurusan Asabri. “Pasti segera di tahun ini (perombakan kepengurusan)," kata Kartika usai acara Pelantikan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (13/1).
Kartika mengakui, kementerian belum menemukan solusi terkait persoalan di Asabri. Selain itu, belum ada hitung-hitungan kerugian dari permasalahan itu. Sebab, kementerian dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih mengkaji kasus itu.
(Baca: Menelusuri Investasi Asabri yang Terpuruk di Saham Gorengan)
Namun, ia memastikan bahwa untuk menyehatkan keuangan Asabri tidak bisa melalui investor. Sebab, asuransi yang dikelola bersifat sosial.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD juga berencana memanggil Erick Thohir pada pekan ini. "Asabri asuransi sosial bukan private, jadi tidak bisa dalam konteks business to business (BtoB). Agak sulit, karena mereka asuransi sosial," ujarnya.
Seperti halnya PT Asuransi Jiwasraya, Asabri memiliki masalah anjloknya portofolio investasi saham. Misalnya saja, Asabri memiliki 5,04% saham di PT Trada Alam Mineral (TRAM). Harga sahamnya turun 65,75% sejak dibeli pada 18 Desember 2017 hingga 8 Januari 2020.
