Cegah Korupsi di Bidang Investasi, Luhut Bakal Gandeng KPK
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bakal mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dalam pencegahan tindak korupsi. Luhut mengatakan, dalam setiap rapat pembahasan investasi, akan ada unsur KPK yang ikut hadir.
"Jadi Deputi Pencegahan KPK orangnya di-attach. Setiap kami rapat investasi, dia ikut melihat. Benar tidak ini? Jangan sampai (investasinya) mutar-mutar," kata dia di kantornya, Jakarta, Rabu (15/1) malam.
Kesepakatan kerja sama tersebut dilakukan pada Rabu (15/1). Menurutnya, kerja sama tersebut sebagai upaya meningkatkan pencegahan korupsi, dibandingkan KPK hanya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) saja. Meski begitu, Luhut mengatakan OTT bukan hal yang dilarang.
(Baca: Luhut: Uni Emirat Arab Tertarik Investasi di Ibu Kota Baru dan Aceh)
Pasalnya, investasi yang masuk ke Indonesia kerap memiliki nilai yang besar hingga mencapai ratusan juta dolar Amerika Serikat (AS).
Di sisi lain, dia juga tidak ingin investasi yang masuk ke Tanah Air menjadi terhambat seperti yang terjadi di Pulau Janda Berhias, Batam. Pembangunan depo minyak (oil storage terminal) yang dkerjakan oleh PT West Point Terminal di wilayah tersebut mangkrak sejak 2012 lalu.
Luhut juga berkaca dari pengalaman penutupan keran ekspor bijih nikel (ore). Dengan kebijakan tersebut, investor baterai lithium berminat untuk menanamkan dananya di Indonesia dalam nilai yang besar.
(Baca: Refleksi 2019 ICW: Agenda Jokowi Berantas Korupsi Hanya Demi Investasi)
Dengan begitu, dirinya tidak ingin ada oknum dari pemerintah yang mempersulit aturan investasi. "Itu perlu disikapi dan mental kita semakin baik lagi," ujar dia.
Oleh karenanya, Luhut juga meminta KPK untuk turut mengawasi sejumlah proyek investasi, seperti proyek PT Karya Citra Nusantara (KCN), Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, dan Light Rapid Transit (LRT).
