Pertanyakan Alasan Helmy Yahya Dipecat, DPR Akan Panggil Dewas TVRI
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) akan memanggil Dewan Pengawas TVRI hari Selasa (21/1) untuk meminta penjelasan soal pemecatan Helmy Yahya sebagai Direktur Utama. Helmy dipecat melalui surat keputusan Dewas TVRI Nomor 8/Dewas/TVRI/2020, tertanggal 16 Januari 2020.
Anggota Komisi I Willy Aditya mengatakan pemanggilan ini lantaran suara Dewas tidak bulat dalam keputusan pemecatan Helmy. Salah satu anggota Dewas yang bernama Supra Wimbarti tak sepakat dengan keputusan koleganya sendiri. Selain itu ada sebagian pekerja TVRI yang tidak puas bosnya dilengserkan.
“Komisi I perlu memanggil Dewas untuk menjelaskan apa saja kesalahan Dirut sehingga keputusannya pemecatan,” kata Willy di Jakarta, Sabtu (18/1).
(Baca: Didampingi Chandra Hamzah, Helmi Yahya Bakal Tempuh Jalur Hukum)
Willy menduga ada ketidakharmonisan di TVRI dan mampu membuat lembaga penyiaran pemerintah itu tak menjalankan fungsinya dengan maksimal. Namun politisi Partai Nasdem itu berharap pemecatan tak dilandasi alasan emosional.
DPR juga akan memastikan reformasi TVRI bisa terus berjalan meski Dirut telah dipecat. “Yang paling penting bukan siapa orangnya tapi komitmen yang ditawarkan pemimpin TVRI,” ujar Willy.
Kabar pemecatan ini jadi ramai setelah Helmy memutuskan melawan keputusan Dewan TVRI tersebut. Menggandeng pengacara Chandra Hamzah, mantan pembawa acara kuis Siapa Berani itu akan menempuh jalur hukum. “Yang jelas kami akan lakukan langkah hukum. Setelah itu nanti kami sampaikan," kata Chandra hari Jumat (17/1).
Dewas TVRI menjelaskan sederet alasan Helmy harus dipecat. Mereka menyinggung tak adanya penjelasan soal pembelian siaran berbayar liga Inggris, pelaksanaan rebranding tak sesuai rencana anggaran, mutasi pejabat struktural tak sesuai prosedur, dan penunjukan program “Kuis Siapa Berani” yang dinilai melanggar beberapa asas.
Namun penjelasan ini mendapat bantahan direksi TVRI. Direktur Keuangan TVRI Isnan Rahmanto mengatakan soal pembelian liga Inggris sebagai killer content, pihaknya mengandalkan dana dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk membeli konten tersebut.
Dia menjelaskan kalau soal Liga Inggris ini jadi alasan pemecatan Helmy, maka seharusnya seluruh direksi TVRI juga diberhentikan. “Anggaran pemerintah disusun setahun sebelumnya, program ini muncul tahun lalu. Direksi memutusan ini dibiayai PNBP,” kata Isnan.
Isnan juga membantah adanya mutasi tak sesuai norma serta program tak sejalan dengan ketentuan. Dia mengatakan laporan keuangan TVRI tak bermasalah dan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan pemeriksa Keuangan (BPK). “Dalam instansi apapun pasti ada temuan,” ujar Isnan membandingkan TVRI dengan lembaga lain.
(Baca: Dewan Direksi TVRI Bela Helmy Yahya, Sebut Pemecatan Janggal)
