DPR Minta Dewan Komisioner OJK Mundur jika Pengawasan Lemah

Penulis: Ihya Ulum Aldin

Editor: Desy Setyowati

22/1/2020, 23.55 WIB

DPR menilai perlu ada lembaga yang memeriksa kinerja OJK. Jika terbukti ada pelanggaran, Dewan Komisioner OJK diminta mundur.

DPR Minta Dewan Komisioner OJK Mundur jika Pengawasan Lemah
Katadata | Arief Kamaludin
Ilustrasi OJK

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan agar ada lembaga lain yang memeriksa kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, parlemen mendorong Dewan Komisioner OJK mundur jika pengawasannya dinilai lemah.

Hal itu bisa diketahui jika OJK diperiksa oleh lembaga lain. “Kalau ternyata tidak sesuai ya Komisionernya harus mundur,” kata Anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi PKS Hidayatullah di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (22/1).

Selain itu, Hidayatullah usul agar OJK digabung kembali dengan Bank Indonesia (BI). Usulan ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) dengan jajaran Dewan Komisioner OJK.

Beberapa petinggi yang datang Raker di antaranya Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK Riswinandi, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen.

Hidayatullah mengatakan, DPR mendukung pengawasan yang dilakukan OJK selama ini. Hanya saja, menurut dia hasil kerja itu harus diukur dari penilaian lembaga lain. Jika hasilnya tidak sesuai peraturan, kata dia, Dewan Komisioner OJK semestinya mundur.

(Baca: Kejaksaan Belum akan Panggil OJK sebagai Saksi Kasus Jiwasraya)

Hal itu ia ajukan, lantaran beberapa perusahaan di bawah pengawasan OJK menghadapi beberapa kasus belakangan ini seperti kasus Asuransi Jiwasraya. “Bapak-bapak (Dewan Komisioner OJK) mengawasi Jiwasraya, tapi kerugiannya sampai belasan triliun rupiah. Bagaimana kami bisa mempercayai pengawasan OJK terhadap lembaga keuangan yang lain?" katanya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengkritik lemahnya fungsi pengawasan OJK. Padahal, menurut dia OJK tidak punya hambatan apapun dan tidak diintervensi siapapun.

Ia bertanya ada tidaknya kaitan antara lemahnya pengawasan dengan operasional OJK yang dibiayai industri jasa keuangan. "Kalau dibiayai industri, apa berani mereka (OJK) terhadap industrinya?" kata Misbakhun.

Dia curiga, ada situasi kompromi yang membuat OJK tidak mengambil tindakan atas hasil dari pengawasan selama ini. (Baca: DPR Wacanakan Pembubaran, Ketua OJK Klaim Kinerja Profesional)

Seperti diketahui, penerimaan pungutan OJK dari industri jasa keuangan sepanjang 2019 mencapai Rp 5,99 triliun atau 98,83% dari target Rp 6,06 triliun. Sumbangan terbesar berasal dari sektor perbankan Rp 4,02 triliun, diikuti pasar modal Rp 894,38 miliar. Lalu, dari IKNB Rp 775,46 miliar dan Manajemen Strategi Rp 299,5 miliar.

Selain itu, Misbakhun menyoroti ketidakmampuan OJK dalam melakukan penyidikan dugaan korupsi di Asuransi Jiwasaraya. Dia menyebut, OJK kalah dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berhasil menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

"Ketika aparat penegak hukum melakukan penyidikan, ini tamparan paling keras terhadap OJK," katanya. (Baca: Komisi III Sebut Pembentukan Panja Jiwasraya Tak Akan Tumpang Tindih)

OJK sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, memang punya wewenang khusus sebagai penyidik. Hal itu tertuang dalam Pasal 1 Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso pun angkat bicara atas pernyataan Misbakhun. Dia mengatakan, lembaganya sudah memiliki penyidik dan kasus Jiwasraya sudah diproses.

"Bukan berarti tidak ada sama sekali," kata Wimboh kepada wartawan di Gedung Parlemen usai rapat dengan DPR RI. (Baca: Jaksa Agung Buka Peluang Jerat Manajemen Investasi Terkait Jiwasraya)

Wimboh mengaku, bila langkah penyidikan sudah ditangani maka OJK berdiskusi dengan Kejaksaan Agung soal kasus Jiwasraya. "Kami juga memeriksa secara detail terhadap Jiwasraya, sehingga nanti bisa sharing informasi untuk proses," katanya.

Reporter: Ihya Ulum Aldin

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan