DPR Optimistis RUU Omnibus Law Selesai dalam 100 Hari
Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo optimistis Rancangan Undang-Undang omnibus law akan rampung dalam kurun waktu 100 hari. Hal ini mengacu target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta RUU tersebut untuk segera diselesaikan.
Firman menjelaskan saat ini telah ada kesepakatan dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) mengenai adanya omnibus law sehingga akan mempercepat pembahasan RUU tersebut. Selain itu, dari 11 kluster yang diusulkan hanya ada satu kluster yang bermasalah dan masih dilakukan kajian.
"Sistem pembahasan undang-undang itu, jangankan 100 hari, dua bulan saja bisa selesai," kata dia saat menghadiri sebuah diskusi publik di Jakarta, Minggu (26/1).
(Baca: Pemerintah Serahkan Draf Omnibus Law ke DPR Pekan Depan)
Menurutnya omnibus law merupakan kebutuhan yang mendesak, di tengah banyaknya undang-undang yang tumpang tindih satu sama lain. Kondisi ini membuat implikasi negatif terhadap iklim investasi di Indonesia. Apalagi diperburuk dengan gejolak ekonomi global yang masih belum menunjukkan titik terang.
"Kita harus memahami soal gejolak ekonimi global perlu diantisipasi karena berdampak pada iklim usaha di Indonesia," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menargetkan Rancangan Undang-Undang ombibus law tentang cipta lapangan kerja dan perpajakan dapat rampung dalam 100 hari kerja pemerintahan periode keduanya. Adapun sisa waktu bagi pemerintah untuk menyelesaikan kedua omnibus law tersebut tinggal 13 hari lagi.
(Baca: Faisal Basri Curigai RUU Omnibus Law karena Pembahasannya Rahasia)
Masa kerja Jokowi dimulai sejak dilantik pada 20 Oktober 2019 dan akan memasuki 100 hari kerjanya pada 28 Januari 2020. Jokowi pun menargetkan naskah RUU omnibus law harus rampung pada pekan ini. Hal ini penting, agar pemerintah dapat membuat kerangka waktu yang jelas dalam penyelesaian omnibus law.
“Kami menargetkan omnibus law ini selesai sebelum 100 hari kerja,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/1).
