Jokowi Ingatkan Lelang Proyek Infrastruktur Harus Secepat Mungkin

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Ratna Iskana

29/1/2020, 17.10 WIB

Jokowi ingin menghilangkan kebiasaan kementerian yang melelang proyek infrastruktur di akhir tahun.

jokowi, infrastruktur
ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (tengah) saat peresmian Terowongan Air Nanjung di Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/1/2020). Presiden Jokowi mengapresiasi Kementerian PUPR yang bisa melelang proyek infrastruktur tahun anggaran 2020 sejak akhir tahun lalu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur. Kementerian pimpinan Basuki Hadimuljono itu telah memulai lelang proyek sejak November 2019 lalu.

“Artinya anggaran modal yang ada di Kementerian PUPR bisa dilaksanakan programnya di awal-awal tahun ini," ujar Jokowi.

Kementerian PUPR telah menandatangani sekitar 1.300 kontrak kerja proyek nasional untuk tahun anggaran 2020. Penandatanganan kontrak kerja dari 100 perwakilan pihak yang terlibat itu dilaksanakan bersamaan dengan peresmian terowongan Nanjung Curug Jompong di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/1).

Jokowi pun mengingatkan agar lelang proyek pemerintah dilaksanakan sedini mungkin. Dengan demikian, pengerjaan proyek dapat dimulai sejak awal Januari 2020. Hal tersebut lebih lanjut akan membuat kualitas proyek yang dikerjakan menjadi baik. 

(Baca: Pemerintah Bangun Jalan & Infrastruktur Dasar di Ibukota Baru 2020)

“Tidak kita kejar-kejaran di akhir tahun. Ini yang sudah berjalan sangat lama dan ingin kita hilangkan," kata Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyampaikan anggaran di Kementerian PUPR merupakan salah satu yang terbesar. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR pada 2020 tercatat mencapai Rp 120 triliun. 

Kepala Negara menilai besarnya anggaran di Kementerian PUPR itu wajar. Sebab, anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. 

“Itu memang dipakai untuk pembangunan infrastruktur dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote,” ucap Jokowi.

(Baca: Kasus Suap Proyek PUPR, KPK Periksa Ketum PKB Muhaimin Iskandar )

Reporter: Dimas Jarot Bayu

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan