Kelola Rp 120 T, Menteri Basuki dan KPK Bahas Strategi Cegah Korupsi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat alokasi anggaran sekitar Rp 120 triliun tahun ini. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri pun membahas strategi untuk mencegah korupsi.

Basuki menjelaskan, institusinya menerapkan sembilan cara untuk mencegah korupsi. Cara yang dimaksud antara lain pembentukan bagian tersendiri untuk pengadaan barang dan jasa, penggunaan e-katalog untuk pengadaan barang dan jasa, pembentukan insepektorat investigasi, hingga peningkatan remunerasi.

"Kami sudah mengusulkan remunerasi untuk pegawai PU khususnya yang melakukan pengadaan barang dan jasa. Sekarang ini baru insentif yang disetujui terlalu kecil," kata dia usai melakukan pertemuan dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, Jumat (31/1).

(Baca: Kasus Suap Proyek PUPR, KPK Periksa Ketum PKB Muhaimin Iskandar )

Firli menjelaskan, dengan anggaran sekitar Rp 120 triliun, Kementerian PUPR sebagai salah satu institusi yang mengurus pembangunan infrastruktur punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Adapun KPK berkepentingan untuk memastikan pekerjaan yang dijalankan bebas korupsi.

Maka itu, ia pun mengapresiasi strategi yang disiapkan Kementerian PUPR. Sebelumnya, KPK juga sudah bertemu dengan Kementerian BUMN membahas tentang strategi pencegahan korupsi. "Dua kementerian ini adalah leading sector untuk pembangunan nasional sehingga kita harus kawal," ujarnya.