JB Sumarlin, Menkeu Kepercayaan Soeharto yang Tangani Krisis Pertamina
Indonesia kembali berduka karena kehilangan salah satu tokohnya. Menteri Keuangan era Presiden Soeharto, Johannes Baptista Sumarlin atau JB Sumarlin, meninggal dunia pada usia 87 tahun di RS Saint Carolus, Jakarta, Kamis (6/2).
Menurut pihak keluarga, JB Sumarlin meninggal pukul 14.15 WIB. Jenazah akan disemayamkan di rumah duka MRCC Siloam Semanggi lantai 36 pukul 18.00 WIB. Selanjutnya, JB Sumarlin akan dimakamkan di San Diego Hills pada Senin, 10 Februari 2020.
Seperti dilansir TokohIndonesia.com, Sumarlin adalah pria kelahiran Nglegok, Blitar pada 7 Desember 1932. Ia adalah putra dari pasangan Sapoean Pawirodikromo dan Karmilah, keduanya adalah petani penggarap sawah.
Sumarlin menyelesaikan sekolah dasarnya di SD Negeri I Blitar pada 1944 kemudian melanjutkan pendidikannya ke SMP di Kediri dan Yogyakarta. Pendidikan SMA juga ditempuhnya di Yogyakarta. Namun, menjelang akhir masa pendidikan ia pindah ke dan menamatkan sekolahnya di SMA I Budi Utomo, Jakarta.
Lulus SMA, ia diterima di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) dan lulus dengan gelar doktorandus pada 1958. Ia berkesempatan mendapatkan beasiswa untuk mengikuti program S2 bidang ekonomi di University of California di Berkeley, California, Amerika Serikat (AS). Selepas menyabet gelar master of arts (MA), ia meraih gelar doctor of philosophy (PhD) di bidang ekonomi dan pembangunan sosial dari University of Pittsburgh, AS pada 1968.
(Baca: Mantan Menkeu JB Sumarlin Meninggal Dunia)
Sebelum terjun ke pemerintahan, Sumarlin merintis kariernya sebagai dosen di UI. Pria berperawakan kecil ini lantas mendapat kepercayaan sebagai staf khusus Menteri Keuangan Ali Wardhana sejak Desember 1968 hingga Mei 1969.
Pada 1970-1998 JB Sumarlin memainkan peran yang besar sebagai salah satu arsitek ekonomi Indonesia. Dimulai dari perannya sebagai sekretaris Dewan Moneter (1970-1973) dan deputi Bappenas bidang fiskal dan moneter (1969-1973).
Dalam buku "Soeharto: The Untold Stories", Sumarlin menceritakan pengalamannya ketika pertama kali bertemu dengan Presiden Soeharto pada 1971. "Oh, ini Si Cabe Rawit," kata Soeharto ketika bersalaman dengan Sumarlin. Rupanya, Soeharto sudah sering mendengar soal prestasinya dari Widjojo Nitisastro dan Ali Wardhana.
Presiden Indonesia yang kedua itu juga memiliki julukan lain untuknya, yakni Si Kancil, seperti tokoh utama dalam cerita fabel yang dikenal cerdik dan banyak akal. Selama periode 1973-1983, Sumarlin menjabat sebagai Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara (Menpan) sekaligus wakil ketua Bappenas.
(Baca: Yudian Wahyudi, Santri dan Lulusan Harvard yang Jadi Kepala BPIP)
Menangani Krisis Pertamina
Ia dan beberapa menteri mendapat tugas berat menangani krisis keuangan yang dialami Pertamina pada 1975. Krisis itu disebutnya hampir membangkrutkan negara karena utang perusahaan pelat merah itu mencapai Rp 10,5 triliun. Seperti dikutip dari buku "Soeharto: The Untold Stories", Sumarlin hendak melaporkan hasil penyelidikan dan data-data yang dikumpulkannya mengenai Pertamina.
Ia harus bergegas melapor sebelum Soeharto berangkat ke luar negeri. Sekitar pukul 07.00 WIB, ia sudah tiba di kediaman Soeharto. Ia diminta ikut naik mobil yang membawa Soeharto ke Bandara Halim Perdanakusuma dan melaporkan semuanya.
Setelah mendengar laporan Sumarlin, Soeharto menetapkan langkah-langkah untuk mengurangi utang Pertamina. Sejumlah proyek yang bukan prioritas dihentikan, kontrak sipil dan utang dagang yang semula mencapai US$ 2,5 miliar dikurangi menjadi US$ 1 miliar. Biaya kontrak sewa beli tanker senilai US$ 3,3 miliar yang membebani perusahaan minyak dan gas itu pun dibatalkan dengan biaya US$ 260 juta.
Sejak Mei 1975, Soeharto juga memutuskan semua penerimaan yang berasal dari kontrak karya dan kontrak bagi hasil disetor langsung ke kas negara. Semula penerimaan-penerimaan tersebut masuk ke Pertamina lebih dulu. Sumarlin memuji ketegasan dan kebijaksaan Soeharto sebagai kunci dari keberhasilan penanganan krisis Pertamina.
(Baca: Ciputra, Konglomerat yang Mulai Karier dari BUMD DKI)
Pada periode 1983-1988, ia menjadi menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Ketua Bappenas. Ia juga merangkap sebagai menteri keuangan ad interim dan menteri pendidikan dan kebudayaan ad interim menggantikan Nugroho Notosusanto yang wafat pada 3 Juni 1985. Pada saat itu, Depdikbud memiliki kebijakan yang melarang mahasiwa Indonesia belajar di luar negeri. Sumarlin pun mencabut kebijakan tersebut setelah melakukan inspeksi mendadak ke Biro Kerja Sama Luar Negeri Depdikbud.
Sumarlin menjadi menteri keuangan pada Kabinet Pembangunan V periode 21 Maret 1988-17 Maret 1993. Ia menggantikan Radius Prawiro. Setelah selesai masa jabatannya sebagai menteri, ia menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggantikan M. Jusuf pada periode 1993-1998. Setelah reformasi, Sumarlin melanjutkan kesibukannya sebagai dosen hingga menjadi guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI pada 2008.
(Baca: Cosmas Batubara Wafat, Mantan Menteri Soeharto yang Jadi Bos Properti)
Tudingan Mafia Berkeley
Sumarlin beserta beberapa tokoh ekonom dan menteri Orde Baru, yakni Widjojo Nitisastro, Emil Salim, dan Ali Wardhana kerap disebut sebagai Mafia Berkeley. Ini merupakan julukan yang berkonotasi negatif lantaran para doktor ekonomi lulusan Berkeley itu dianggap sebagai tokoh-tokoh yang liberal. Mereka dianggap memengaruhi kebijakan pembangunan di bawah kepemimpinan Soeharto.
Namun, Soeharto meminta Sumarlin dan menteri lainnya tak ambil pusing soal tudingan itu. Ia meminta agar mereka fokus pada tugas-tugasnya di kabinet. Sumarlin mengatakan, dukungan Soeharto itu membuatnya kembali bersemangat bekerja untuk bangsa Indonesia.
(Baca: Gus Sholah, Adik Gus Dur yang Pernah Jadi Cawapres Wiranto)
