Taksi & Ojek Online Ingin Tarif Naik, Kemenhub Kaji Daya Beli Konsumen
Pengemudi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) menuntut tarif ojek online naik. Kini, giliran sopir taksi online menginginkan hal serupa. Menanggapi hal itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengkaji daya beli masyarakat terlebih dulu.
Direktur Angkatan Jalan Kemenhub Ahmad Yani mengatakan, pengemudi taksi online ingin biaya jasa atau perjalanan jarak pendek tarifnya naik. Keinginan para pengemudi juga terpecah, ada yang ingin batas bawah tarif per kilometer ditingkatkan, sebagian lagi merasa sudah cukup.
Sedangkan sebelumnya pengemudi ojek online di Jabodetabek juga ingin tarif naik. “Kami akan menyurvei tingkat kemampuan dan kemauan membayar masyarakat,” kata dia kepada Katadata.co.id, kemarin (11/2).
(Baca: Kemenhub Evaluasi Tarif Ojol: Jabodetabek Naik, di Daerah Tetap)
Kemenhub juga sudah berkoordinasi dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Lembaga tersebut ingin tarif ojek online tetap, supaya tidak membebani konsumen.
“Kalau pun naik, layanan apa yang akan diberikan,” kata dia. Itu pun kenaikannya bukan berarti dari sisi batas bawah, melainkan biaya jasa atau jarak terdekatnya. “Misalnya, jarak terdekat Rp 10 ribu atau Rp 20 ribu. “
Tarif taksi online sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 118 Tahun 2018. Dalam pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa, tarif taksi online ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya langsung dan tidak langsung. Menurut pasal 22 ayat 3, besaran tarif ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai wilayah operasi.
