Pertimbangkan Skala Usaha, Asuransi Tak Wajib Punya Direktur Kepatuhan

Penulis: Ihya Ulum Aldin

Editor: Happy Fajrian

13/2/2020, 17.38 WIB

Biaya tenaga kerja yang muncul dengan adanya direktur kepatuhan akan memberatkan perusahaan asuransi kecil.

ojk, fungsi kepatuhan asuransi, direktur kepatuhan asuransi
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
OJK tidak wajibkan perusahaan asuransi miliki direktur kepatuhan agar tidak memberatkan perusahaan asuransi kecil.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa perusahaan asuransi tidak diwajibkan untuk memiliki direktur kepatuhan, namun tetap harus memiliki fungsi tersebut. Tidak diwajibkannya posisi direktur kepatuhan mempertimbangkan skala ekonomi pada perusahaan asuransi.

Peraturan OJK (POJK) Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian mengatur bahwa perusahaan asuransi boleh menempatkan pejabat di bawah direktur untuk menjalankan fungsi kepatuhan.

POJK tersebut merupakan perubahan dari POJK Nomor 73/POJK.05/2016 yang mewajibkan perusahaan asuransi memilki fungsi kepatuhan yang setara dengan direktur, alias wajib memiliki direktur kepatuhan.

"Ternyata perusahaan asuransi, varian antara yang terbesar dan terkecil sangat beragam sekali dan sangat jauh, ada yang besar sekali dan ada yang kecil," kata Kepala Departemen Pengawasan IKNB 1A OJK, Ariastiadi di kantornya, Jakarta, Kamis (13/2).

(Baca: Meluncur Bulan ini, Anak Usaha BUMN Bidang Asuransi Akan Masuk Holding)

Jika OJK memaksakan adanya posisi direktur kepatuhan, maka akan berpengaruh pada skala ekonomi perusahaan asuransi kecil. "Dari sisi biaya tenaga kerja akan berbeda antara direktur kepatuhan dengan pejabat fungsi kepatuhan yang setingkat di bawah direktur," kata Ariastiadi.

Alasan lainnya yaitu untuk menyelaraskan dengan sektor perbankan yang juga tidak diwajibkan untuk memiliki direktur kepatuhan namun wajib memiliki fungsinya.

Dia menjelaskan bahwa fungsi kepatuhan ini diterapkan untuk memastikan semua aktivitas bisnis dan operasional harus patuh pada ketentuan yang ada. Ketentuan yang dimaksud baik ketentuan internal di perusahaan maupun aturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan POJK 43/2019, direksi yang membawahi fungsi kepatuhan tidak dapat dirangkap oleh direksi yang menangani fungsi teknik, keuangan, atau pun pemasaran.

(Baca: Berkaca Jiwasraya, Pengawasan Ketat Asuransi Perlu Masuk Revisi UU OJK)

Meski regulasi tidak mewajibkan adanya posisi direktur kepatuhan, Ariastiadi mengatakan bahwa jika OJK memandang suatu perusahaan asuransi perlu memilikinya, maka OJK akan meminta perusahaan tersebut untuk meningkatkan level fungsi kepatuhan menjadi setingkat dengan posisi direktur.

Dia menegaskan, tidak diwajibkannya posisi ini bukan sebagai kelonggaran terhadap industri asuransi yang saat ini tengah menjadi sorotan karena masalah likuiditas. Pasalnya, meski sebatas fungsi kepatuhan, OJK tetap menekankan kultur tersebut menjadi satu komitmen yang menyeluruh pada perusahaan asuransi.

Adapun menurut data OJK, dari total 130 perusahaan asuransi, sebanyak 25 perusahaan telah memiliki pejabat direktur kepatuhan. Salah satunya yaitu PT Taspen (Persero) yang dijabat oleh Feb Sumandar. "Tapi sisanya punya fungsi kepatuhan," kata Ariastiadi.

(Baca: Pemerintah akan Bentuk Lembaga Penjamin Polis Asuransi)

Reporter: Ihya Ulum Aldin

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan