PKS Kritik Koordinasi Pemerintahan Jokowi di Periode Dua Masih Buruk

Fahmi Ahmad Burhan
17 Februari 2020, 06:41
jokowi, pemerintahan periode dua jokowi, koordinasi kementerian/lembaga
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Ilustrasi sidang kabinet. Koordinasi antara K/L dinilai masih menjadi masalah dalam periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Masalah koordinasi antara Kementerian/Lembaga (K/L) masih membayangi pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo. Anggota Komisi X DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa Amaliah menyebut kebijakan K/L hingga kini belum sinkron. 

Ledia menjelaskan, kebijakan K/L seharusnya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Namun, beberapa kementerian sering kali tak sesuai dengan RPJMN. 

Advertisement

"Menteri kan yang tunjuk presiden. Presiden punya Nawacita dituangkan salah satunya di RPJMN. Tapi, kebijakan sering tidak sesuai dengan dimaksudkan. Ini jadi satu PR yang besar," ujar Ledia di Jakarta pada Minggu (16/2).

(Baca: 100 Hari Pemerintahan, Kepuasan Terhadap Jokowi Tinggi, Ma’ruf Rendah)

Ia mencontohkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang masih merencanakan pembangunan gedung di Jakarta. Padahal, Jokowi memiliki rencana untuk memindahkan pusat pemerintahan ke Kalimantan. 

"Di APBN 2020 ada usulan membangun gedung Kemendikbud untuk dibangun di Jakarta. Buat apa, kan ibu kota pindah," kata dia. 

Halaman:
Reporter: Fahmi Ahmad Burhan
Editor: Agustiyanti
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement