Jokowi Ubah Aturan Lingkungan dari Izin Hutan hingga Amdal

Pemerintahan Joko Widodo mengubah beberapa aturan terkait kehutanan dan lingkungan hidup. Lewat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, Jokowi menambah kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dengan aturan tersebut, semua perizinan usaha yang ada di 22 kementerian dan lembaga berada di bawah kewenangan BKPM, salah satunya izin usaha di kawasan hutan.

Kewenangan BKPM mengenai izin usaha di kawasan hutan diperjelas dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

(Baca: BKPM Ambil Alih Izin Kawasan Hutan Sejak Akhir Januari 2020)

Peraturan ini menyebutkan BKPM mengambil alih kewenangan Kementerian LHK. “Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melimpahkan kewenangan penerbitan perizinan berusaha bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,” demikian bunyi Pasal 1 Peraturan Menteri tersebut.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, izin tersebut diteken oleh dirinya atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

"Ini akan menjadi ukuran untuk kami dalam membatasi ruang kementerian/lembaga sehingga ada percepatan kepengurusan urusan teknis," kata Bahlil di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (17/

Perizinan yang akan menjadi kewenangan BKPM terdiri dari izin usaha dan izin komersial atau operasional. Izin tersebut meliputi bidang penggunaan kawasan hutan pada hutan produksi, hutan lindung, pelepasan kawasan hutan dan tukar menukar kawasan hutan.

Terkait urusan teknis tetap akan ditangani oleh Kementerian LHK. Menteri LHK akan menunjuk dan menempatkan pejabat penghubung di BKPM. Nantinya petugas penghubung tersebut bertugas melayani konsultasi perizinan berusaha, menerima dan mengevaluasi permohonan izin yang memerlukan proses teknis di Kementerian LHK, serta menyampaikan hasil evaluasi kepada Kepala BKPM.