Tiga Bank BUMN Tebar Dividen, Pemerintah Kantongi Rp 24 Triliun
Tiga bank BUMN telah mengumumkan pembagian dividen atas perolehan laba bersih tahun lalu dengan total mencapai Rp 40,94 triliun. Dari total tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia Tbk menyetorkan Rp 23,95 triliun kepada pemerintah.
Setoran dividen tersebut diberikan sesuai dengan porsi saham pemerintah pada emiten berkode saham BMRI dan BBNI sebesar 60% dan BBRI sebesar 56,75%.
Dividen paling besar dibagikan kepada pemegang saham oleh BRI yang totalnya mencapai Rp 20,6 triliun atau 60% dari total laba bersih tahun 2019 yang mencapai Rp 34,4 triliun. Sehingga, dividen yang dibagikan kepada pemilik saham senilai Rp 168,1 per sahamnya.
(Baca: RUPS BNI Angkat Herry Sidharta Jadi Dirut dan Agus Marto Jadi Komut )
Berdasarkan hal tesebut, pemerintah yang memiliki mayoritas saham BRI sebanyak 70 miliar unit saham mengantongi dividen senilai Rp 11,76 triliun. Adapun, dividen yang dibagikan BRI ini, diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST yang digelar di kantor BRI, Jakarta, Selasa (18/2).
Selanjutnya, PT Bank Mandiri Tbk membagikan dividen sebesar Rp 16,49 triliun atau 60% dari total laba bersih tahun lalu sebesar Rp 27,5 triliun. Dalam RUPST yang digelar di Plaza Mandiri, Jakarta, Rabu (19/2) diputuskan bahwa perusahaan membagikan dividen Rp 353,34 per unit saham.
Berdasarkan hal tersebut, pemerintah yang memiliki 28 miliar unit saham mengantongi dividen Rp 9,89 triliun dari BMRI. Besaran dividen yang dibagikan naik 47% dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun lalu, Bank Mandiri membagikan dividen Rp 11,2 triliun atau setara Rp 241 per saham.
(Baca: Duet Chatib Basri-Andrinof Chaniago dalam Dewan Komisaris Bank Mandiri)
Terakhir, BNI membagikan dividen sebesar Rp 3,85 triliun kepada pemegang saham atau sebesar 25% dari total laba bersih periode 2019 senilai Rp 15,38 triliun. Adapun dividen BNI itu naik 2,6% dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp 3,75 triliun.
Dari total dividen tersebut, pemerintah mendapatkan Rp 2,307 triliun. Sedangkan publik yang memegang 40% saham perusahaan itu mendapatkan Rp 1,58 triliun. Adapun 75% laba bersih atau sebesar Rp 11,54 triliun digunakan sebagai saldo laba ditahan.
