Pemerintah Batal Percepat Target Lifting 1 Juta Barel Minyak
Pemerintah urung mempercepat target produksi siap jual atau lifting minyak 1 juta barel per hari dari 2030 menjadi 2025. Penyebabnya, kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan minyak baru membutuhkan waktu lama.
“Kami punya target dalam 10 tahun bisa mengembalikan produksinya menjadi 1 juta barel per hari,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3).
Ia mengatakan, target lifting minyak 1 juta barel per hari dikembalikan ke tahun 2030 lantaran adanya beberapa kendala, di antaranya masalah infrastruktur dan eksplorasi yang membutuhkan waktu lama.
“Eksplorasi saja butuh waktu panjang untuk menentukan sumber potensial,” ujarnya.
(Baca: SKK Migas Minta Kontraktor Gali Potensi Sumur Tua Demi 1 Juta BOPD)
Arifin menjelaskan, beberapa strategi telah disiapkan untuk mencapai target lifting minyak tersebut. Selain mendorong eksplorasi, yang juga dilakukan yaitu mempertahankan tingkat produksi di lapangan-lapangan minyak yang ada.
Kemudian, peningkatan cadangan yang bisa diproduksi (Reserve to Production). “Jadi sumber-sumber yang terdeteksi potensi jumlahnya bisa segera berproduksi,” kata dia.
Terdapat juga program optimalisasi produksi minyak, antara lain melalui steamflood dan chemical enhanced oil recovery (EOR). Selain itu, reaktivasi 13 ribu sumur minyak yang sudah ditinggalkan.
“Tadi 13 ribu kan jumlahnya banyak, kami perlu memobilisasi tenaga ahli, peralatan, dan sebagainya untuk bisa mengoptimalkan produksinya,” ujarnya.
(Baca: SKK Migas Minta Kontraktor Gali Potensi Sumur Tua Demi 1 Juta BOPD)
Rencana percepatan target lifting minyak 1 juta barel sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menilai target realisasi di 2025 bisa tercapai dengan memanfaatkan teknologi EOR di sumur-sumur eksisting. Selain itu, eksplorasi di wilayah baru.
"Kami mau target 1 juta barel itu tahunnya dipercepat. Mereka bilang 2030, saya minta 2025. Mau cepat saja, kan bagus nih mengurangi impor energi," kata Luhut pada akhir Januari lalu.
