CSIS: Lockdown Buruk Bagi Ekonomi dan Tak Efektif Cegah Sebaran Corona

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Agung Jatmiko

19/3/2020, 10.28 WIB

Kebijakan lockdown akan memukul ekonomi secara nasional, serta tidak akan efektif menangkal penyebaran virus corona.

Warga beraktivitas di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (15/3/2020). Pemprov DKI Jakarta meniadakan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) untuk dua minggu kedepan yakni tanggal 15 dan 22 Maret 2020 sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Corona
ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/ama.
Warga beraktivitas di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (15/3/2020). Pemprov DKI Jakarta meniadakan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) untuk dua minggu kedepan yakni tanggal 15 dan 22 Maret 2020 sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Corona atau COVID-19.

Pantau Data dan Informasi terbaru Covid-19 di Indonesia pada microsite Katadata ini.

Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menilai karantina wilayah (lockdown) Jakarta bukanlah kebijakan yang tepat menangani penyebaran virus corona.

CSIS jutsru menilai wacana tersebut bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,5% jika dilakukan selama dua pekan.

“PDB tahunan Indonesia akan bekurang 1% jika (lockdown) berlangsung selama sebulan,” ujar Kepala Departemen Ekonomi CSIS Yose Rizal Damuri dalam artikelnya berjudul ‘Tepatkah Lockdown dalam Menghadapi Covid-19?’ yang dirilis Senin (16/3).

Menurut Yose, wacana lockdown dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi, karena tindakan tersebut biasanya disertai penghentian aktivitas kebanyakan pekerja. Menurutnya, meski sebagian pekerjaan dimungkinkan dilakukan secara virtual, namun 80% aktivitas kerja masih tetap membutuhkan lalu lintas manusia dan pertemuan.

“Apalagi mengingat bahwa perekonomian Jakarta menyumbang sekitar 25% PDB nasional dan menentukan lebih dari 60% perekonomian nasional,” kata Yose.

(Baca: Mendagri Ingatkan Anies: Lockdown Wewenang Presiden karena 7 Faktor)

Yose menyebut penurunan ini baru dihitung berdasarkan kegiatan di sektor riil saja dan belum memperhitungkan dampaknya secara keuangan, serta efek psikologis dari lockdown. Jika dua hal tersebut ikut dihitung, ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat menjadi lebih terpuruk.

“Apalagi jika kita memperhitungkan dampak distribusi dari tindakan ini yang tentunya akan lebih banyak ditanggung oleh kelas menengah bawah, oleh mereka yang masih memerlukan banyak kegiatan ekonomi langsung dan tatap muka,” kata Yose.

Tanpa adanya lockdown, Yose menilai perekonomian Indonesia masih harus menghadapi situasi ekonomi global yang melemah. Hal tersebut diperkirakan dapat menurunkan ekonomi Indonesia hingga 1% dari PDB.

“Singkatnya tindakan lockdown dan restriksi kegiatan akan membawa konsekuensi ekonomi yang tidak sedikit. Bukan hanya untuk wilayah Jakarta, tetapi juga untuk perekonomian secara nasional,” kata Yose.

Lockdown Tak Efektif Tekan Penyebaran Virus Corona

Selain itu, Yose menilai lockdown dinilai tak akan efektif menekan penyebaran corona lantaran virus tersebut sudah menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Ia mencontohkan tidak efektifnya lockdown Italia, yang memulai dari Provinsi Lombardi tetapi tidak efektif karena virus corona sudah terlanjur menyebar.

Bahkan ketika lockdown diterapkan secara nasional di Italia, jumlah kasus baru terus mengalami kenaikan. Sejak diterapkan 9 Maret 2020, kasus baru muncul sebanyak 15.000, tiga kali lipat lebih banyak dari sebelum penerapan lockdown.

Persoalan lain dari wacana lockdown adalah, pasokan bahan pangan dan kebutuhan lainnya. Jika tak dipersiapkan dengan baik, Yose menilai harga bahan pangan akan mengalami kenaikan. Hal ini menurutnya akan menimbulkan kelangkaan barang di berbagai pasar, yang akhirnya memicu keresahan sosial.

“Yang akan terjadi hanyalah kebingungan dan keresahan di masyarakat,” katanya.

(Baca: Antisipasi Lockdown, Mendag Tambah Stok Pangan hingga Lima Kali Lipat)

Bagi beberapa kalangan seperti kelas menengah, Yose menilai kelangkaan mungkin tak akan terlalu bermasalah, karena kebanyakan sudah mempersiapkan diri sejak lama terkait lockdown. Namun, kebijakan ini justru akan memberatkan kalangan menengah ke bawah, yang lebih bergantung dari pembelian bahan pangan secara harian.

“Keputusan lockdown tersebut akan membuat kehidupan mereka menjadi lebih berat, hingga menyebabkan keresahan yang tidak perlu,” kata dia.

Atas dasar itu, ia menilai penanganan corona yang paking utama adalah, mempersiapkan fasilitas kesehatan untuk menanggulangi kasus-kasus berat. Dia pun menilai perlunya strategi komunikasi tracking yang menyeluruh, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

Alternatif lain yang disarankan adalah dengan menerapkan social distancing untuk diri sendiri. “Ada banyak pilihan tindakan lain yang dapat pemerintah pusat maupun daerah dapat lakukan dibandingkan dengan lockdown dan karantina besar-besaran,” ucapnya.

(Baca: Panduan Isolasi Mandiri 14 Hari, Apa Saja yang Harus Dilakukan?)

Reporter: Dimas Jarot Bayu

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan