Prosedur Permohonan Kesepakatan Harga Transfer Pajak Kini Lebih Mudah
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mempermudah prosedur permohonan kesepakatan harga transfer atau advance pricing agreement (APA) dalam transaksi pajak yang dipengaruhi hubungan istimewa. Kemudahan ini bertujuan agar ketentuan transfer pajak dapat lebih efektif dan memberikan kepastian hukum.
Adapun ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 yang diteken oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ketentuan APA terdiri dari kriteria-kriteria dalam penentuan harga transfer dan harga transfer dimuka.
Sesuai PMK tersebut, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama menjelaskan, pengajuan permohonan APA dapat diajukan melalui formal application tanpa didahului prosedur pembicaraan awal atau pre-lodgement. "Ketentuan ini berlaku mulai 18 Maret 2020," tulis Yoga dalam keterangan resminya, seperti dikutip Jumat (27/3).
(Baca: Sri Mulyani Terharu, Jokowi Ikuti Pertemuan G20 Meski Masih Berduka)
Selanjutnya, kelengkapan dokumen bisa disampaikan setelah adanya pemberitahuan bahwa permohonan APA dapat ditindaklanjuti. Penyelesaian permohonan APA yang lengkap dilakukan melalui perundingan dan pengujian material atas permohonan tersebut dengan menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
