Perppu Pelonggaran Defisit untuk Corona akan Bebani APBN di Masa Depan
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) 1 Tahun 2020 untuk menangani virus corona atau Covid-19 dan dampaknya terhadap ekonomi. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Tallatov menilai, Perppu tersebut dapat meningkatkan beban utang negara di masa mendatang.
Abra mencatat sebanyak 12% belanja pemerintah pusat pada anggaran tahun 2018 dialokasikan untuk membayar bunga utang. Bila pemerintah meningkatkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 menjadi 5,02%, utang negara akan terus meningkat.
"Akibatnya APBN bisa tergerus untuk membayar bunga utang. Kemampuan pemerintah untuk membayar utang jadi tidak bisa ditutup dan itu meningkatkan risiko APBN," kata dia dalam KJI Webinar 2020, Sabtu (4/4).
(Baca: Tak Revisi APBN 2020, Pelonggaran Defisit akan Diatur dalam Perpres)
Menurutnya, Perppu tersebut membuka kemungkinan peningkatan defisit APBN lebih dari 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2020-2022. Namun, aturan ini tidak memberikan angka maksimal defisit guna menjamin utang meningkat tanpa ada pembatasan.
Dia pun mempertanyakan jaminan APBN setelah tahun 2022 tidak akan terus mengalami defisit. Abra menilai, defisit APBN tidak mungkin serta merta kembali menurun jadi 3% dalam beberapa tahun. Terlebih lagi, bunga (yield) utang yang ditanggung pemerintah diperkirakan tinggi seiring dengan risiko yang besar.
Pemerintah seharusnya bertindak cepat dalam menyusun petunjuk teknis turunan pelaksanaan Perppu. "Karena kalau Perppu lambat diimplementasi akhirnya dana yang dialokasikan mubazir, padahal risikonya besar," ujar dia.
