Ada Celah Hukum & Tak Beri Efek Jera, Yusril Sebut PSBB Tidak Efektif

Jakarta sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak akhir pekan lalu (10/4). Lalu Bogor, Depok dan Bekasi akan menyusul. Namun, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menilai, kebijakan ini tak efektif menekan penyebaran pandemi corona.

Alasannya, masih ada celah hukum yakni dari sisi sanksi. Alhasil, PSBB dinilai tak memberi efek jera bagi masyaralat yang tidak patuh.

Pemerintah perlu menyiapkan sanksi bagi mereka yang melanggar kebijakan tersebut. "Titik lemahnya memang aspek (sanksi) itu,” kata Yusril saat video conference, Minggu (12/4).

Karena itu, menurutnya pemerintah perlu mengkaji lagi penerapan PSBB selama dua sampai tiga minggu ke depan."Kalau PSBB tidak berhasil, tak ada pilihan harus menerapkan karantina wilayah (lockdown),” kata dia.

(Baca: KSP: Presiden Buka Banyak Opsi Pencegahan Covid-19, termasuk Lockdown)

Walaupun menurutnya, Indonesia belum siap menerapkan lockdown. “Sangat berat, terutama bagi pemerintah pusat. Karena semuanya akan dibebankan pembiayaan anggarannya ke pemerintah pusat," ujar Yusril.

Selain itu, karantina wilayah akan memunculkan konsekuensi ekonomi politik dan pembiayaan yang harus ditanggung pemerintah. “Jadi kalau kita melaksanakan karantina wilayah secara nasional, itu tidak mungkin," kata dia.

Berbeda dengan Malaysia yang dapat melakukan opsi tersebut, karena jumlah penduduknya jauh lebih sedikit dibanding Indonesia. Wilayahnya juga tidak begitu kompleks, serta pemerintahnya mampu memberikan subsidi kepada warga. 

Pemerintah Indonesia juga perlu mengkaji kondisi karantina wilayah di Manila, Filipina. Terjadi kekacauan dan kerusuhan karena penduduknya kekurangan sumber bahan makanan. Oleh karena itu, pemerintah harus ambil langkah yang moderat yakni menumbuhkan kesadaran masyarakat.

(Baca: Guru Besar FKUI Minta Jokowi Lockdown Provinsi Rawan Virus Corona)