Jokowi Perintahkan Seluruh Bansos Corona Mulai Disalurkan Pekan Ini
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran bantuan sosial mencapai Rp 110 triliun dari APBN 2020 untuk membantu masyarakat melewati masa sulit akibat pandemi corona. Presiden Joko Widodo pun memerintahkan penyaluran seluruh bantuan sosial tersebut dimulai pada pekan ini.
Perintah itu disampaikan Jokowi kepada Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat terbatas melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/4). “Minggu ini semuanya harus bisa jalan. Ini sudah sangat-sangat mendesak sekali,” kata Jokowi.
Jokowi mengaku telah turun langsung untuk memantau kebutuhan masyarakat. Dari hasil pemantauannya, masyarakat saat ini tengah menunggu bansos yang akan disalurkan pemerintah.
“Jangan nanti di bawah melihat kita ini hanya omong saja, tapi barangnya tidak sampai ke rakyat, ke masyarakat,” kata Jokowi.
Adapun bansos yang akan disalurkan mencakup Program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Prakerja, Kartu Sembako, Bantuan Langsung Tunai atau BLT, hingga bantuan khusus bagi warga Jabodetabek. Pada program PKH, jumlah keluarga penerima dinaikan dari 9,2 juta menjadi 10 juta. Besaran manfaat PKH pun dinaikkan sebesar 25%.
(Baca: Marak PHK Akibat Pandemi, Buruh Desak Pemerintah Turunkan Harga BBM)
Jumlah penerima Kartu Sembako juga ditambah dari 12,5 juta menjadi 20 juta, demikian pula dengan besaran bantuan naik dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu.
Untuk Kartu Prakerja yang baru dialokasikan tahun ini, dinaikkan dari rencana awal Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Jumlah penerima manfaat pun ditambah menjadi 5,6 juta orang.
Ada pula bansos berupa sembako senilai Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan yang akan diberikan kepada masyarakat di Jabodetabek. Pemerintah juga akan memberikan bansos tunai kepada 9 juta keluarga di luar Jabodetabek.
(Baca: Baru 21 Jam Dibuka, Pendaftar Kartu Prakerja Capai 1,4 Juta Orang)
Bansos tunai yang akan diberikan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan. Syaratnya, penerima bansos tunai tidak menerima bansos lain yang telah diberikan oleh pemerintah.
Selain itu, pemerintah mengalokasikan sebagian dana desa untuk bansos, yang bakal diberikan kepada sekitar 10 juta keluarga dengan besaran Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan. Program padat karya tunai yang ada di berbagai kementerian dengan total anggaran Rp 16,9 triliun juga akan diperkuat.
Pemerintah pun telah menggratiskan tarif listrik bagi 24 juta pelanggan golongan 450 VA dan diskon tarif sebesar 50% untuk 7 juta pelanggan golongan 900 VA. Kebijakan ini berlaku selama tiga bulan sejak April 2020.