Perbesar Padat Karya Tunai, Kementerian PUPR Alokasikan Rp 10 Triliun
Menjawab permintaan Presiden Joko Widodo, yang menginginkan program padat karya tunai ditingkatkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan anggaran sebesar Rp 10 triliun untuk program padat karya tunai.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, dana tersebut berasal dari realokasi dan refocussing anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp 36,19 triliun dari total Rp 120 triliun.
Ia mengatakan, program padat karya tunai Kementerian PUPR akan menyasar kepada masyarakat yang ada di pedesaan. Dengan demikian, masyarakat di pedesaan akan bisa mempertahankan daya beli walau di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.
"Padat karya tunai memberikan pekerjaan yang low technology, tidak membutuhkan teknologi, tapi padat karya di daerah pedesaan," kata Basuki di Gedung BNPB, Jakarta, Senin (13/4).
Basuki menambahkan, bentuk program padat karya tunai Kementerian PUPR salah satunya, melalui program perbaikan irigasi kecil di 10.000 lokasi dengan anggaran Rp 2,250 triliun. Artinya, anggaran yang diberikan untuk masing-masing lokasi sebesar Rp 250 juta.
Menurutnya, perbaikan irigasi kecil ini akan dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Karena itu, pengerjaan perbaikan yang biasanya diikuti 80 orang hanya akan dilakukan 40 orang. Waktu pengerjaan pun akan menjadi lebih lama, dengan perkiraan waktu dari sebelumnya dua bulan menjadi tiga bulan.
"Ini semua dibayar mingguan seperti yang biasa terjadi di pedesaan. Ada yang kamisan seperti daerah Tegal, Pekalongan," katanya.
(Baca: Kementerian Mulai Danai Program Padat Karya selama Pandemi Corona)
Program padat karya tunai lainnya yang disiapkan Kementerian PUPR adalah, pembangunan Sanitasi Sistem Berbasis Masyarakat (Sanimas) di 1.228 lokasi dengan anggaran Rp 362 miliar. Kemudian, ada pula program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dengan anggaran Rp 4,7 triliun.
Basuki mengatakan, program PISEW terbagi atas pembangunan jalan produksi persawahan dan pembangunan rumah secara swadaya. Pembangunan jalan produksi dilakukan di 900 kecamatan. Sedangkan, program rumah swadaya untuk 280 unit yang diremajakan dan 12 ribu unit yang tak layak.
"Masing-masing rumah mendapatkan sekitar Rp 17,5 juta sampai Rp 25 juta sesuai tingkat kerusakan atau ketidaklayakannya," ujarnya.
Selain itu, Kementerian PUPR juga akan membeli karet dari masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 100 miliar untuk membeli komoditas tersebut.
Rencananya, karet yang dibeli akan digunakan untuk bahan campuran aspal karet. Pembelian dilakukan langsung ke koperasi di kawasan penghasil karet, seperti di Pontianak Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jambi dan Riau.
Kementerian PUPR pun berencana membeli rosin dari masyarakat, sebagai bahan campuran ketika mengecat marka jalan. Lebih lanjut, Basuki menyebut Kementerian PUPR juga ingin melakukan pemeliharaan rutin jembatan sepanjang 496 Kilometer (Km), dengan anggaran Rp 110 miliar.
Kementerian PUPR juga akan melakukan pemeliharaan jalan sepanjang 47.000 Km, dengan anggaran Rp 518 miliar. Kegiatan ini menurut Basuki bisa dilakukan secara swa kelola, secara padat karya.
(Baca: Kementerian Mulai Danai Program Padat Karya selama Pandemi Corona)
