Anggap Regulasi Membingungkan, Asosiasi Ojol Desak Jokowi Turun Tangan
Anggap regulasi terkait operasional ojek online selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tumpang tindih, asosiasi ojek online ingin Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan selesaikan masalah.
Ketua Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Igun Wicaksono menilai, antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terdapat perbedaan pendapat, terkait boleh tidaknya ojek online mengangkut penumpang selama penerapan PSBB.
Adanya perbedaan pendapat antara dua kementerian ini, membuat pengemudi ojek online kebingungan. Oleh karena itu, ia mengharapkan Jokowi turun tangan langsung.
"Asosiasi meminta bantuan Presiden RI untuk dapat berikan solusi. Kami menginginkan setelah Presiden turun tangan, ojek online dapat secara jelas bisa dibolehkan menarik penumpang," kata Igun kepada Katadata.co.id, Selasa (14/3).
Igun juga menegaskan, pengemudi ojek online siap apabila dibutuhkan Pemerintah untuk dijadikan tenaga penyaluran bantuan sosial (bansos). Dikaryakannya para pengemudi ojek online untuk penyaluran bansos, juga dimaksudkan agar ojek online tetap mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan.
Sebelumnya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, melarang ojek online untuk mengangkut penumpang.
(Baca: Polemik Ojol Bawa Penumpang saat PSBB, Gojek & Grab Mengacu Permenhub)
