Fraksi Demokrat dan PKS Tolak Pembahasan RUU Ciptaker di Tengah Corona
Pemerintah dan Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat kerja tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Namun, sejumlah fraksi menolak pembahasan beleid tersebut agar pemerintah fokus dalam menangani pandemi corona.
"Sebaiknya pembahasan ini kita tunda dulu," kata Anggota Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (14/4).
Menurutnya, belum ada yang mengetahui akhir dari pandemi corona. Oleh karena itu, pihaknya membutuhkan perkembangan terkait penanganan virus corona yang dilakukan pemerintah.
Demokrat juga mendapatkan masukan dari masyarakat untuk menunda pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker. Oleh karena itu, Hinca meminta substansi beleid tersebut untuk tidak dibahas terlebih dahulu. "Fokus dulu terhadap penanganan corona di lapangan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat," ujar dia.
(Baca: Pemerintah dan DPR Sepakat Bentuk Panja RUU Omnibus Law Ciptaker)
Setali tiga uang, Anggota Fraksi PKS Adang Daradjatun mengatakan pemerintah sebaiknya fokus pada penanggulangan pandemi corona. Terlebih, pembahasan RUU Ciptaker telah menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. "Idealnya RUU dibahas setelah mendapatkan masukan dari masyarakat," ujar dia.
Adang menilai, aturan tersebut menjadi tidak diprioritaskan lantaran pemerintah telah menerbitkan eraturan Pemerintan Pengganti Undang Undang (Perppu) No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
