Soal Surat Konflik Kepentingan & Amartha, Jokowi Diminta Pecat Stafsus
Surat dengan kop Sekretariat Kabinet yang ditujukan kepada camat terkait keterlibatan Amartha dalam program Relawan Desa Lawan Covid-19 menuai polemik. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun diminta memecat staf khusus yang rawan konflik kepentingan.
Isi surat dengan nomor 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 tertanggal 1 April itu memuat tentang kerja sama sebagai Relawan Desa Lawan Covid-19. Startup teknologi finansial pembiayaan (fintech lending) Amartha berpartisipasi dalam menjalankan program di Jawa, Sulawesi, dan Sumatera.
Surat tersebut dikirim oleh Staf Khusus Presiden sekaligus CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra kepada camat di Indonesia. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, langkah Andi ini bermasalah karena mengarah pada konflik kepentingan.
(Baca: Heboh Konflik Kepentingan Surat Stafsus Jokowi, CEO Amartha Minta Maaf)
“Sebagai pejabat publik, ia tak berpegang pada prinsip etika publik,” demikian dikutip dari pernyataan resmi ICW, kemarin (14/4). Pejabat publik wajib memiliki etika publik, sehingga kesadaran dalam mengambil keputusan atau kebijakan tertentu harus berdasarkan nilai-nilai luhur dan kepentingan umum.
Nilai-nilai luhur itu di antaranya kejujuran, integritas, dan menghindari munculnya konflik kepentingan dalam memberikan pelayanan publik dan menghasilkan kebijakan. Sebab, konflik kepentingan merupakan salah satu pintu masuk korupsi.
Apalagi program tersebut merupakan inisiatif Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.
Oleh sebab itu, ICW menilai pejabat publik harus dapat membedakan kepentingan pribadi dan publik. (Baca: CEO Startup Diuntungkan dari Rangkap Jabatan Staf Khusus Jokowi)
