Napi Berulah Lagi dan Masalah Lain Iringi Asimilasi Corona Kemenkumham
Kemenkumham melalui program asimilasi dan integrasi telah membebaskan lebih dari 30 ribu narapidana (napi) di seluruh Indonesia untuk mencegah penyebaran virus corona. Namun, langkah ini ternyata menyisakan sejumlah masalah dalam praktik di lapangan.
Napi yang telah dibebaskan ternyata kembali berulah. Melansir Antara, Direktorar Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat meringkus tiga pelaku pencurian dengan pemberatan di wilayah Kabupaten Kubu Raya pada 13 April. Para tersangka berinisial GR (23), MT (22) dan ES (27). Ternyata tersangka berinisial GR adalah mantan napi hasil asimilasi yang bebas pada 6 April.
Selain di Kabupaten Kubu Raya, Kepolisian Resor Singkawang pada 14 April menangkap dua pelakun pencurian bermotor berinisial IC dan AC. Rupanya yang berinisial AC adalah residivis dan napi hasil asimilasi Kemenkumham yang baru bebas pada 9 April.
Di Surabaya hal serupa terjadi. Dua mantan napi berinisial MB (25) dan YDK (23) kembali melakukan tindakan criminal setelah beberapa hari bebas dari Lapas Lamongan. Mereka ditangkap Kepolisian Sektor Tegalsari, Surabaya karena menjambret
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Nugroho, seperti dilansir Antara, mengakui sebagian kecil dari napi hasil asimilasi memang berulah kembali di pelbagai daerah. Ia menyebut 12 orang napi tercatat berulah kembali setelah bebas. Meskipun begitu, ia tak menjelaskan lebih lanjut kasus apa yang dilakukan oleh para napi tersebut.
(Baca: Deretan Korupton Lansia yang Berpeluang Bebas Karena Penanganan Corona)
Pungutan Liar
Masalah selanjutnya adalah pungutan liar (pungli). Sejumlah napi di berbagai daerah mengaku mendapat pungli dari oknum sipir di tempat mereka ditahan. Seorang napi berinisial A yang ditahan di Lapas Cipinang mengaku harus membayar sejumlah uang kepada sipir agar bisa mengikuti program asimilasi Kemenkumham.
“Kalau uangnya sudah masuk (dibayar ke oknum), baru kita dipanggil untuk proses pembebasan,” kata A seperti dilansir Viva News, Selasa (14/4).
Pernyataan A diperkuat oleh S yang juga mantan napi Lapas Cipinang, Jakarta. Ia mengaku terkena pungli Rp 5 juta setelah sebelumnya sempat diminta sebesar Rp 7 juta. Lantaran tak punya uang sebesar yang diminta, maka ia membayar Rp 5 juta dan dibebaskan.
S mengaku memilih membayar karena jika tetap di dalam Lapas tetap harus mengeluarkan uang Rp 500 ribu untuk kebutuhan makan, minum dan rokok. “Jadi lebih baik bayar,” katanya.
Dari penuturan S dan A diketahui pungli terjadi secara sistematis. Sistemnya seorang napi yang memenuhi syarat program asimilasi diminta oknum sipir mencari napi lain yang tak memenuhi syarat. Lalu, napi yang tak memenuhi syarat diminta memberi sejumlah uang kepada sipir tersebut agar bisa bebas.
Tindakan ini melanggar hukum karena dalam Permenkumham Nomor 10 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana taka da pemungutan biaya. Syarat untuk bebas hanya telah menjalani 2/3 masa tahanan, memiliki kondisi kesehatan buruk dan berusia lanjut.
(Baca: Kebijakan Penjara-Penjara Dunia di Tengah Pandemi Corona)
Tanggapan Menkumham Yasonna
Menyikapi seluruh kejadian tersebut, Menkumham Yasonna Laoly pun bersuara. Untuk napi yang berulah lagi setelah bebas, ia menyatakan akan menindak tegas mereka.
“Jika berulah lagi, warga binaan asimilasi dimasukkan ke sel pengasingan. Saat selesai masa pidananya, diserahkan ke polisi untuk diproses tindak pidana yang baru,” kata Yasonna seperti dikutip Antara, Senin (13/4).
Akan tetapi Yasonna menolak program ini dikatakan gagal. Sebaliknya ia menganggap tertangkapnya para napi yang berulah kembali adalah wujud koordinasi pengawasan berjalan baik antara pihaknya dan kepolisian.
Sementara untuk tindakan pungli, Yasonna mengaku akan melakukan investigasi kebenaran kejadian itu dan memproses seluruh pelaku. “Instruksi saya jelas, terbukti pungli pecat,” kata Yasonna dalam keterangan resminya, Kamis (16/4).
Instruksi tersebut, kata Yasonna, telah disampaikan kepada seluruh kantor wilayah Kemenkumham di Indonesia.
