Untung-Rugi Diskon Tarif Listrik untuk Pelanggan Nonsubsidi
Pemerintah mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak pandemi corona ke perekonomian nasional. Salah satunya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan adanya diskon tarif listrik bagi kelompok masyarakat miskin.
Instruksi itu kemudian ditindaklanjuti PT PLN (Persero) dengan menggratiskan tarif listrik bagi 24 juta pelanggan golongan subsidi 450 volt ampere (VA). Lalu, perusahaan setrum negara juga memberikan potongan 50% kepada tujuh juta pelanggan golongan subsidi 900 VA. Kebijakan ini telah berjalan sejak awal April lalu dan akan berakhir pada Juni 2020.
Kini desakan untuk memberikan diskon untuk golongan nonsubsidi 900 VA dan 1.300 VA muncul. Mengutip dari CNBC Indonesia, anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyarankan lebih baik pelanggan golongan ini juga mendapatkan diskon tarif listrik. Hanya saja, nilainya tak perlu sebesar golongan 900 VA, cukup 25% saja.
“Sekarang semua orang merasakan dampak, tidak lagi (hanya) orang miskin. Orang yang punya uang pun merasakan dampak," kata politikus dari Partai Gerindra itu pada saat rapat dengar pendapat, Kamis (16/4).
(Baca: Pemerintah Godok Insentif Listrik untuk Semua Usaha Terdampak Corona)
Dorongan serupa juga datang dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Ketua Pengurus Harian YLKI Tulis Abadi menilai infeksi virus corona lebih banyak berdampak pada ekonomi kelompok konsumen perkotaan, sehingga pelanggan nonsubsidi juga memerlukan kompensasi biaya listrik.
Sebagian besar pelanggan 450 VA tinggal di pedesaan. Jadi, pemerintah tidak perlu menggratiskan tarif listrik golongan itu sepenuhnya, cukup dengan diskon seperti pelanggan 900 VA. Sebagian insentif kemudian bisa dialihkan kepada pelanggan 1.300 VA.
Apalagi banyak masyarakat perkotaan yang di-PHK (pemutusan hubungan kerja) atau dipotong gaji karena perusahaannya bangkrut. “Jadi penggratisan listrik yang berlaku secara nasional kurang tepat sasaran,” ucap Tulus, mengutip Kompas.com.
(Baca: Pemerintah Diminta Perluas Diskon Listrik untuk Warga Rentan Miskin)
Opsi Diskon Tarif Listrik Golongan Nonsubsidi Masih Dikaji
Menanggapi desakan tersebut, PLN mengatakan akan mengumpulkan dan mempelajari data kemampuan pelanggan golongan nonsubsidi dalam membayar tagihan listrik selama pandemi Covid-19. Data ini akan disampaikan pada 20 April mendatang.
"Jadi nanti pada 20 April 2020 kita akan tahu, dari 900 VA dan 1.300 VA berapa orang yang betul-betul terdampak dan sudah mulai kesulitan membayarnya," jelas Direktur Utama PT PLN Zulkifli Zaini, usai mengikuti rapat dengan Komisi VI DPR.
Namun menurutnya, perluasan peringanan tarif listrik juga dikhawatirkan membuat keuangan perusahaannya akan terhimpit. “Kalau insentif dari skala besar sudah pasti PLN tak mampu melaksanakan karena bagaimanapun keuangan kami tidak memungkinkan,” ujarnya, seperti dilansir dari Liputan6.com.
Keuangan PLN akan sangat berat jika harus memberikan insentif kepada pelanggan 1.300 VA. Pemerintah tidak pernah menanggung subsidi bagi kelompok konsumen tersebut. Hal ini pun termaktub dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga.
(Baca: 1,5 Juta Pekerja Menganggur Akibat Corona, Bansos Dinilai Belum Cukup)
Menurut pasal 2 ayat 1 dari Permen tersebut, subsidi listrik hanya diberikan bagi seluruh rumah tangga daya 450 VA dan rumah tangga 900 VA yang miskin dan tidak mampu. Sedangkan pasal 2 ayat 3 mengatakan, rumah tangga dengan daya 1.300 VA bisa memperoleh subsidi hanya jika menurunkan dayanya menjadi 450 atau 950 VA.
