Kemudahan Impor Dinilai Terlambat, Pemerintah Perlu Lakukan Diplomasi
Meski pemerintah telah mengeluarkan aturan penyederhanaan izin impor kebutuhan bahan pangan pokok guna mengatasai dampak pandemi virus corona (Covid-19), pengamat menilai kebijakan yang diambil pemerintah telat dijalankan.
Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengungkapkan, kebijakan relaksasi impor bahan baku yang telah ditetapkan pemerintah ini kurang efektif untuk memastikan ketersediaan pangan. Pasalnya, negara-negara lain juga mengamankan cadangan pangannya demi menghadapi pandemi Covid-19.
Selama pandemi, sejumlah negara lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri ketimbang ekspor. Contohnya, Vietnam dan Thailand, yang merupakan pemasok utama beras dunia, tengah membatasi ekspor beras.
Selain itu, importasi daging kerbau juga tengah menghadapi kendala lantaran negara produsen, India, tengah melakukan karantina wilayah (lockdown).
"Relaksasi impor menjadi hal yang tidak mudah dalam kondisi saat ini. Kalau dibilang kebijakan ini telat, ya memang terlambat," kata Khudori kepada Katadata.co.id, Senin (27/4).
Namun, ia menilai kondisi global belum menghadapi tekanan pada produksi pangan, melainkan permasalahan rantai pasok. Permasalahan ini ditimbulkan oleh sedikit terhambatnya pemrosesan pangan, logistik, dan transportasi seiring dengan adanya pembatasan aktivitas manusia.
Agar relaksasi impor ini efektif, pemerintah harus turun tangan melakukan diplomasi antar pemerintah untuk mempermudah importasi. Pasalnya, sulit jika pemerintah hanya melonggarkan aturan, namun swasta harus jalan sendiri.
(Baca: RI Impor Barang untuk Tangani Corona Rp 777 M, Terbesar dari Tiongkok)
