Meski Harga Minyak Anjlok, Kontraktor Blok Cepu Mengaku Tetap Untung
Harga minyak dunia sempat anjlok di kisaran US$ 20 per barel. Meski begitu, kontraktor migas Blok Cepu tetap meraup untung.
Direktur PT Petrogas Jatim Utama Cendana Hadi Ismoyo mengatakan biaya produksi minyak Blok Cepu berkisar US$ 2,5 hingga US$ 3 per barel. Biaya tersebut jauh di bawah harga minyak Indonesia (ICP) Maret 2020 sebesar US$ 34,23 per barel.
"Kalau ada kenaikan operasional, biaya maksimum di level US$ 3 per barel. Dengan harga minyak US$ 20, kami bisa survive," ujar Hadi dalam webinar Energy Academy Indonesia, Senin (27/4). Petrogas Jatim Utama merupakan salah BUMD yang memiliki hak partisipasi 10% di blok tersebut.
Meski begitu, dia menyatakan, kontraktor bakal terus efisien dalam memproduksi Blok Cepu. Sebab, harga minyak terus bergerak fluktuatif.
Apalagi biaya produksi Blok Cepu bisa berbeda dari tahun ke tahun. "Untuk 2021, kami tidak bisa copy paste dengan 2020, tapi kami akan efisien," ujarnya.
(Baca: Peningkatan Produksi Minyak Blok Cepu Terganjal Revisi Amdal dari KLHK)
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan tengah menghitung dampak penurunan harga minyak terhadap keekonomian produksi migas. Pasalnya, setiap lapangan migas memiliki tingkat keekonomian yang berbeda-beda.
"Sangat sulit mendapat jawaban pasti. Sesuai dengan keekonomian proyek, misalnya IRR dan NPV-nya berapa untuk kondisi tertentu, itu yang terus kami hitung ulang dengan cermat," kata Deputi Operasi Julius Wiratno kepada Katadata.co.id beberapa waktu lalu.
SKK Migas mencatat lifting Blok Cepu sepanjang triwulan pertama tahun ini mencapai 220 ribu barel per hari (BOPD). Realisasi produksi tersebut mencapai 100% dari target APBN tahun ini sebesar 220 ribu BOPD.
Adapun, hak partisipasi Blok Cepu saat ini dipegang oleh Exxonmobil sebesar 45%, Pertamina EP Cepu 45%, dan Petrogas Jatim Utama (PJU atau BUMD Jawa Timur), Sarana Patra Hulu Cepu (SPHC atau BUMD Jawa Tengah), PT Asri Dharma Sejahtera (ADS atau BUMD Kabupaten Bojonegoro), dan Blora Patragas Hulu (BPH atau BUMD Kabupaten Blora memegang hak partisipasi 10%.
