Cegah Krisis Pangan, Kemendes Siapkan 75 Ribu Ha Lahan Intensifikasi
Badan pangan dunia (FAO) memperkirakan, pandemi corona bakal menyebabkan krisis ketahanan pangan global. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berencana mengantisipasi hal itu dengan melakukan intensifikasi lahan pertanian di pedesaan seluas 75.000 hektare (ha).
Menteri Desa Tertinggal Abdul Halim Iskandar intensifikasi lahan tersebut dilakukan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan dengan terget meningkatkan produksi padi atau beras sebanyak lima ton per ha. Proyek ini dilakukan melalui kerja sama dengan warga desa setempat yang kehilangan pekarjaan akibat wabah.
"Produksi pertanian di sana tiga ton per hektare, dengan intensifikasi diharapkan menjadi lima ton atau empat ton. Ini tentu tidak bisa berjalan sendiri dan kami dari beberapa hari terakhir sudah melakukan diskusi dengan Kementerian Perekonomian, PUPR dan Kementerian Pertanian," kata dia saat menggelar rapat virtual bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (11/4).
(Baca: Eks Wakil Mentan Sebut Pandemi Corona Bisa Sebabkan Krisis Pangan)
Menurut Iskandar, untuk membiayai produksi sawah tersebut pihaknya menggunakan dana dari program padat karya tunai. Yang mana dana tersebut dapat digunakan untuk kegiatan produktif selain pembangunan infrastruktur desa.
Tak hanya itu, guna memperkuat ketahanan pangan nasional upaya diversifikasi pertanian juga dilakukan pada lahan-lahan milik desa yang masih kosong. Hal ini dilakukan lantaran dalam kondisi pandemi saat ini, komoditas pertanian yang sebelumnya mengandalkan impor tak bisa lagi diharapkan untuk memenuhi kebutuhan
Pasalnya, banyak negara eksportir cenderung menutup diri mengekspor hasil pertanian untuk kepentingan negaranya.
Dengan begitu, selain berpotensi meanmbah stok pangan, hasil pertanian tersebut juga bisa dijual atau digunakan warga desa, dimana uangnya masuk dalam pendapatan desa.
"Ini juga arah dari padat karya tunai desa di mana data terakhir tanggal 9 Mei 2020 sudah terserap Rp 6,8 triliun yang dialokasikan untuk 50.514 desa seluruh Indonesia," kata dia.
Berbagai cara dikaji pemerintah untuk menghindari terjadinya krisis pangan. Pemerintah sebelumnya berencana membuka areal persawahan baru di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ada 200 ribu hektare lahan gambut di wilayah tersebut yang bakal dialihfungsikan sebagai areal persawahan.
(Baca: Sawah di Atas Lahan Gambut Dinilai Berisiko Tinggi Gagal Panen)
Pemilihan Pulang Pisau untuk membuka areal persawahan baru mengikuti masukan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). BMKG dan KLHK menyebutkan bahwa curah hujan di Kalimantan masih cukup tinggi hingga November 2020.
Rencana pembukaan sawah baru ini berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo untuk mengantisipasi krisis pangan dunia. Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food and Agriculture Organization (FAO) sebelumnya menyatakan, krisis pangan dunia berpotensi terjadi pada April dan Mei 2020 akibat lockdown sejumlah wilayah.
