Jokowi Rilis PP Program Pemulihan Ekonomi, soal PMN BUMN & Surat Utang

Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan negara untuk penanganan pandemi Covid-19. Dalam aturan tersebut, antara lain diatur penyertaan modal negara untuk BUMN dan dukungan likuiditas bank perbankan.

PP Nomor 23 Tahun 2020 ini diteken Jokowi pada 9 Mei dan diundangkan pada 11 Mei. Aturan ini mengatur progam pemulihan ekonomi yang antara lain terdiri dari penyertaan modal negara kepada BUMN, penempatan dana pada bank umum, investasi pemerintah, dan penjaminan.

Berdasarkan pasal 88 PP tersebut disebutkan bahwa PMN akan diberikan untuk memperbaiki struktur permodalan BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN yang terdampak pandemi Covid-19. Modal juga dapat diberikan untuk meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan/atau perusahaan BUMN untuk melaksankan penugasan khusus oleh pemerintah.

Pemerintah juga dapat menempatkan dana untuk memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit dan/atau memberikan tambahan kredit.

(Baca: BPK & OJK Beda Pendapat soal Penyebutan 7 Bank di Laporan Pemeriksaan)

Dalam pasal 10 aturan tersebut, penempatan dana akan dilakukan kepada bank peserta yang telah diatur kriterianya.