Pandemi Corona, Jokowi Tetap Tinjau Penyerahan Bansos Tunai di Bogor
Presiden Joko Widodo meninjau langsung penyerahan bantuan sosial tunai yang diberikan kepada masyarakat terdampak pandemi corona di Kantor Pos Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/5). Jokowi yang mengenakan kemeja putih lengan panjang tampak tiba di Kantor Pos Kota Bogor pada pukul 08.30 WIB.
Sesampainya di Kantor Pos Kota Bogor, Jokowi langsung memantau proses penyerahan bansos tunai tersebut di depan loket. Menggunakan masker berwarna hitam, ia sempat berbincang dengan salah satu warga yang sedang mengantre untuk mendapatkan bantuan tersebut. Ia pun menjaga jarak sekitar satu meter dengan lawan bicaran tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Menteri Sosial Juliari Batubara.
Jokowi mengatakan, peninjauan langsung yang dilakukannya ini untuk memastikan penyerahan bansos tunai berjalan dengan baik. Dia mengapresiasi penyerahan bansos tunai di Kantor Pos Kota Bogor karena tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
"Jaga jarak yang baik, semua pakai masker, dan sebelum uangnya diberi pun tangan dibersihkan dengan hand sanitizer. Protokol-protokol seperti itu yang harus kita jalankan," kata Jokowi dalam jumpa pers usai meninjau langsung penyerahan bansos tunai di Kantor Pos Kota Bogor.
(Baca: Anies Frustrasi Hadapi Kemenkes dalam Tangani Virus Corona)
Kepala Negara berharap pemberian bansos tunai tersebut dapat menguatkan daya beli masyarakat. Dengan demikian, konsumsi domestik diharapkan kembali normal.
"Kami harapkan bisa menjangkau kurang lebih 55% dari penduduk kita, baik kurang mampu atau terkendala dampak pandemi Covid-19," kata Jokowi.
Meski demikian, Jokowi mengakui jika bansos tunai yang diberikan pemerintah belum sepenuhnya tersalurkan. "Tempat-tempat lain yang saya cek, misalnya BLT Desa itu baru yang diterima masyarakat kurang lebih baru 10%, jadi mohon masyarakat juga masih menunggu, menanyakan kepada aparat di desa, baik RT/RW maupun aparat desa," kata Jokowi.
Dia pun menilai pemerintah masih harus memperbaiki data-data terkait bansos. Adapun permasalahan terkait data dinilai hal yang wajar karena pemberian bansos sangat mendadak akibat adanya wabah corona. "Tapi saya kira pada tahap kedua bulan depan insyaAllah lebih baik lagi," kata Jokowi.
Sekadar informasi, peninjauan langsung penyerahan bansos tunai ini merupakan yang pertama kali dilakukan Jokowi selama pandemi corona. Sebelumnya, Jokowi lebih banyak melakukan kegiatan dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat atau Istana Merdeka, Jakarta.
(Baca: Melihat Beragam Bansos yang Disiapkan Jokowi Selama Pandemi Covid-19)
Peninjauan langsung ini tak lama setelah Jokowi mengajak masyarakat untuk bisa hidup berdamai dengan corona untuk beberapa waktu ke depan. Menurut Jokowi, hal itu bakal terus berlangsung hingga vaksin corona ditemukan.
"Sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan Covid-19 untuk beberapa waktu ke depan," kata Jokowi dalam video yang diunggah Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden pada Kamis (7/5).
Adapun pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran program jaring pengaman sosial mencapai Rp 110 triliun untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi virus corona. Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan bantuan pemerintah dapat menyentuh 50-60% lapisan masyarakat ekonomi terbawah.
"Jadi lebih dari separuh rakyat kita mungkin tersentuh bantuan sosial melalui satu dan lain hal," ujar Sri Mulyani dalam rapat dengan Komisi XI DPR melalui konferensi video, Kamis (30/4).
Adapun tambahan anggaran tersebut, terdiri dari Rp 65 triliun untuk tambahan anggaran beragam program jaring pengaman sosial, Rp 25 triliun untuk kebutuhan pokok dan operasi pasar, serta penyesuaian anggaran pendidikan Rp 20 triliun.
Tambahan anggaran program jaminan sosial, mencakup program keluarga harapan Rp 8,3 triliun, kartu sembako Rp 15,5 triliun, kartu prakerja Rp 10 triliun, diskon tarif listrik Rp 3,5 triliun, insentif perumahan Rp 1,5 triliun, bantuan sembako Jabodetabek dan bantuan tunai non-Jabodetabek Rp 19,6 triliun, serta program lainnya Rp 6,5 triliun.
