Jokowi Minta Sinkronisasi Data Bansos Segera Dituntaskan
Presiden Joko Widodo mengatakan pembagian bantuan sosial (bansos) masih menghadapi banyak kendala di lapangan, salah satunya mengenai data yang tidak sinkron. Oleh karena itu, presiden meminta agar permasalahan tersebut segera diselesaikan.
"Saya minta segera diselesaikan agar masyarakat yang menunggu bantuan agar segera mendapatkan," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas Penyederhanaan Prosedur Bansos Tunai dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Selasa (19/5).
Mantan Walikota Solo tersebut juga menginginkan distribusi bansos bisa dipercepat. Pasalnya, prosedur pembagian bansos saat ini dianggap masih berbelit. Dalam situasi yang tidak normal, maka perlu ada langkah yang tidak biasa. "Ini perlu kecepatan," ujar dia.
(Baca: Percepat Distribusi Bansos, Jokowi akan Pangkas Prosedur)
Oleh karena itu, ia meminta aturan dalam distribusi bansos dibuat sederhana, tanpa mengurangi akuntabilitas pembagian bansos tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan bansos di lapangan dapat berjalan dengan mudah dan fleksibel.
Ia juga menekankan, keterbukaan data penerima bansos sangat diperlukan. Bila perlu, jajarannya dapat menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kejaksaan dalam pendistribusian bansos.
"Kita memiliki lembaga-lembaga untuk mengawasi dan meengontrol agar tidak terjadi korupsi di lapangan," ujarnya.
Selain itu, Jokowi meminta agar pembagian bansos tersebut dapat melibatkan RT, RW, dan aparat desa. Hal ini perlu diikuti dengan mekansime penyaluran bantuan yang lebih terbuka dan transparan.
"Sehingga semua bisa segera diselesaikan baik BLT desa, bansos tunai, itu ditunggu masyarakat," kata Jokowi.
(Baca: Data Bansos DKI Jakarta yang Terus-Menerus Kena Kritik)
Sebagaimana diketahui, dalam mengatasi dampak sosial ekonomi pandemi corona, pemerintah memberikan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat.
Bantuan tersebut terdiri atas penggratisan listrik untuk pelanggan 450 VA, diskon 50% untuk pelanggan 900 VA bersubsidi, bantuan kartu sembako untuk 20 juta penerima, Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada 10 juta keluarga, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
