Bank Eropa, Amerika & Jepang Sudah Tak Lagi Beri Kredit ke Sawit

Penulis: Rizky Alika

Editor: Yuliawati

21/5/2020, 05.30 WIB

Hambatan akses ke perbankan Eropa, Amerika dan Jepang membuat pengusaha kelapa sawit mengandalkan pinjaman dari bank asal Tiongkok dan Korea.

kelapa sawit, perbankan,
ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas
Pekerja memasukkan Tanda Buah Segar (TBS) kelapa sawit ke dalam truk di salah satu tempat penampungan di Desa Seumantok, Kecamatan Pante Ceureumen, Aceh Barat, Sabtu (7/12/2019).

Kampanye negatif kelapa sawit menyebabkan pengusaha diindustri tersebut kesulitan mendapatkan pendanaan dari perbankan. Beberapa bank dari Eropa, Amerika dan Jepang sudah tak memberikan kredit di industri kelapa sawit.

"Tak satu pun bank dari negara tersebut memberikan kredit," kata Ketua Gabungan Industri Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono dalam sebuah webinar, Rabu (20/5).

Selama dua tahun terakhir perbankan di Jepang juga tidak memberikan pendanaan kepada industri sawit. Hambatan akses ke pendanaan membuat pengusaha mengandalkan pinjaman dari bank asal Tiongkok dan Korea.

(Baca: WHO Hapus Imbauan Batasi Konsumsi Minyak Sawit Selama Pandemi)

Joko mengatakan, sikap perbankan tersebut dipengaruhi gerakan antiminyak kelapa sawit yang agresif. Bahkan, kampanye antiminyak kelapa sawit tersebut melalui berbagai agenda politik yang didukung organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Perburuhan Dunia (International Labour Organization/ILO) dan Uni Eropa. "Kami ini sudah dikeroyok oleh lembaga NGO, praktisi, sustainabilty, dan financing," ujar dia.

Saat ini penjualan produk sawit hanya kepada pembeli tertentu dengan sejumlah persyaratan ketat. Selain itu, pemerolehan bahan baku untuk industri sawit juga tidak bisa diperoleh secara sembarangan.

Duta Besar RI untuk Republik Federal Jerman Arif Havas Oegrosono mengatakan, produsen sawit perlu bersatu dalam melawan kampanye negatif tersebut. Dia menyarankan perlawanan dapat melalui Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries atau CPOPC).

Selain itu, langkah hukum menggugat pihak yang melakukan kampanye antisawit juga  perlu dilakukan baik kepada perusahaan, ritel, hingga restoran di Uni Eropa yang melabelkan produknya dengan no palm oil. "Saya yakin kalau mereka digugat, pasti mundur. Karena di Uni Eropa yang paling ditakuti ialah pajak dan lawyer," ujar dia.

(Baca: 1,6 Juta Ha Lahan Gambut Terbakar, 63% Terkait Izin Konsesi Sawit)

Reporter: Rizky Alika

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan