Bisnis Otomotif Lesu, Pembiayaan Mandiri Tunas Finance Turun 17,8%
PT Mandiri Tunas Finance (MTF) hingga akhir April 2020 mencatat penurunan pembiayaan sebesar 17,89% menjadi Rp 7,8 triliun dibanding periode yang sama pada 2019 sebesar Rp 9,5 triliun. Hal ini sejalan dengan menurunnya penjualan otomotif akibat pandemi corona dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Direktur Sales dan Distribusi MTF Harjanto Tjitohardjojo menjelaskan, penyebaran virus corona mulai dirasakan dampaknya terhadap perusahaan pembiayaan pada April. Hal ini tercermin dari anjloknya pembiayaan periode April 2020 hingga 71% menjadi Rp 564 milliar dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 2,1 triliun.
“Untuk kuartal II ini kami perkirakan kondisinya masih berat. Namun, perusahaan akan fokus penyaluran pembiayaan pada segmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga kesehatan,” kata Harjanto ketika dihubungi katadata.co.id, Jumat (29/5).
(Baca: MTF Restrukturisasi Pembiayaan Konsumen Terdampak Corona Rp 5,13 T)
Harjanto berharap pelonggaran PSBB yang dilanjutkan dengan fase new normal bisa memulihkan bisnis pembiayaan.
Sebab, showroom ataupun dealer akan diharapkan bisa kembali dibuka dan memulai aktivitas penjualan. “Hal ini akan membantu recovery pembelian mobil, walaupun bertahap,” ujarnya.
Oleh sebab itu, dia optimistis pada Juni ini, bisnis pembiayaan MTF bisa pulih bertahan hingga akhir tahun. Pada Desember diharapkan penjualan akan pulih atau mencapai 50% dari kondisi normal. “Artinya pada Desember 2020, MTF baru bisa menyalurkan pembiayaan senilai Rp 1,25 triliun setiap bulannya,” ujarnya.
Meskipun begitu, di tengah ketidakpastian kondisi saat ini, pihaknya tetap berhati-hati guna menjaga kualitas pembiayaan. Sehingga, rasio pembiayaan bermasalah bisa dijaga.
Sedangkan untuk menggenjot penyaluran pembiayaan di masa new normal, MTF sedang mengajukan keringanan kebijakan uang muka atau Down Payment (DP) kepada induk perusahaan yakni PT Bank Mandiri Tbk (BMRI).
Sebab, dengan DP 40% sulit bagi perusahaan untuk menyalurkan kredit baru. Harapannya, induk perusahaan dapat memberikan kelonggaran dengan memberikan DP hanya sebesar 25%-30%.
“Saat ini sedang proses pengajuan ke induk, mungkin kalo sudah disetujui, kebijakan ini bisa dijalankan di bulan Juli,” jelasnya.
