Pemerintah Ditaksir Butuh Rp 693 T per Bulan untuk Pulihkan Ekonomi
Pemerintah diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 693 triliun per bulan guna memulihkan kondisi perekonomian yang terpukul pandemi virus corona. Perkiraan kebutuhan anggaran tersebut merupakan potensi yang hilang dari produk domestik bruto akibat mandegnya aktivitas ekonomi.
Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance Esther Sri Astuti mengatakan, kebutuhan dana tersebut diperkirakan masih akan bertambah jika wabah tak segera tertangani. Adapun jika potensi kehilangan PDB mecapai 60%, maka membutuhkan anggaran mencapai Rp 831 triliun per bulan.
"Untuk memulihkan ekonomi periode saat ini sangat kurang, meskipun bantuan yang diberikan membantu masyarakat tapi pemerintah baiknya memilih bagi orang-orang yang lebih membutuhkan bantuan agar tepat sasaran," kata dia dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis (11/6).
Pemerintah diminta mengawasi ketat kriteria orang-orang yang berhak mendapatkan bantuan. Bagi orang yang masih memiliki aset dan tabungan, ia mengusulkan sebaiknya tidak termasuk golongan yang perlu mendapatkan bantuan.
(Baca: Anggaran Penanganan Covid-19 Bertambah jadi Rp 677 T, Ini Perinciannya)
Pemerintah juga harus melakukan penundaan proyek-proyek yang tak menjadi prioritas, seperti pemindahan ibu kota dan pembangunan infrastruktur lainnya. "Pemerintah harus pintar-pintar mengatur keuangan untuk prioritas saja. Seperti di Belanda, bantuan hanya untuk orang yang membutuhkan dan bagi orang yang masih punya aset jangan harap bisa mendapatkan," kata dia.
Pemerintah menambah anggaran untuk penanganan virus corona atau Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Penambahan anggaran itu mencapai Rp 35,5 triliun menjadi Rp 677,2 triliun dari sebelumnya sebesar Ro 641,7 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani merincikan, penambahan anggaran salah satunya untuk belanja penanganan corona, insentif untuk tenaga medis, santunan kematian. Kemudian, bantuan iuran untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pembiayaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan.
"Ini terdiri dari bidang kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun," kata Sri Mulyani usai rapat terbatas melalui konferensi video, Rabu (3/6).
(Baca: Dana Stimulus Ekonomi Berpotensi Bengkak, BI Didorong Cetak Uang)
Kemudian, tambahan anggaran untuk berbagai program jaring pengaman sosial selama pandemi corona, seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, bantuan sosial untuk Jabodetabek dan non-Jabodetabek, Kartu Pra-Kerja, diskon listrik, dan BLT Dana Desa yang sebesar Rp 203.9 triliun.
Anggaran juga ditambahkan untuk dukungan kepada UMKM dalam bentuk subsidi bunga, penempatan dana bagi restrukturisasi, dukungan modal kerja, serta penjaminan kredit modal kerja darurat. "Itu dukungan di dalam APBN mencakup Rp 123.46 triliun," kata Sri Mulyani.
Anggaran tambahan juga dialokasikan untuk insentif dunia usaha agar mampu bertahan di tengah pandemi corona. Sri Mulyani menyebut insentif tersebut berupa relaksasi di bidang perpajakan dan stimulus lainnya yang mencapai Rp 120,61 triliun.
