Tidak Adanya UU Perlindungan Data Pribadi Memicu Polemik saat Pandemi
Ombudsman menilai, ketiadaan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP memunculkan polemik penggunaan data pribadi, yang beririsan dengan data publik saat penanganan pandemi virus corona atau Covid-19.
Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih menyatakan, terkait dengan data pribadi yang beririsan data publik opini yang berkembang terbelah dua. Di satu sisi, ada pihak yang berspekulasi bahwa penggunaan data pribadi itu boleh dengan dalih untuk kepentingan publik.
"Sebaliknya, ada orang lain yang ingin dilindungi datanya, padahal jelas bisa berbahaya," ujar Alamsyah dalam sebuah acara diskusi daring, Kamis (11/6).
Akibat polemik tersebut, tak hanya masyarakat yang kesulitan dalam menggunakan data untuk penanganan pandemi corona. Penyelenggara negara pun kerap mengalami kebingungan ketika harus membedakan data pribadi dan data publik tersebut.
Atas dasar itu, ia menilai pemerintah seharusnya bisa membuat pedoman yang detail untuk penggunaan data-data pribadi yang beririsan dengan data publik.
"Negara lain yang sudah relatif lebih mapan sudah punya (pedoman), kita belum. Ini juga penting nanti untuk pengambilan keputusan," ujarnya.
(Baca: Kemendikbud Bantah 1,3 Juta Data Pegawainya Bocor)
