DPR dan ESDM Sepakati Asumsi Makro Sektor Energi untuk RAPBN 2021
Komisi VII DPR dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyepakati asumsi dasar sektor energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Pemerintah dan DPR menyepakati berbagai asumsi makro sektor energi pada Senin (29/6).
Asumsi yang dibahas di antaranya yakni ICP, lifting migas, volume BBM dan LPG bersubsidi, subsidi tetap minyak solar, serta biaya pengembalian atas operasi yang telah dikeluarkan oleh kontraktor migas atau cost recovery.
Kesepakatan asumsi sektor energi dalam RAPBN 2021:
Indonesia Crude Price (ICP) sebesar US$ 42 per barel - US$ 45 per barel,
Lifting migas sebesar 1,68 juta BOPD - 1,72 juta BOPD dengan perincian lifting minyak 690 ribu BOPD - 710 ribu BOPD dan lifting gas 990 ribu BOPD - 1,01 juta BOPD.
Cost recovery US$ 7,5 miliar - US$ 8,5 miliar
Volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi 15,79 juta - 16,30 juta kilo liter
Volume minyak tanah 0,48 juta kilo liter - 0,50 juta kilo liter
Volume solar 15,31 juta kilo liter - 15,80 juta kilo liter
Volume LPG 3 kg 7,5 juta metrik ton - 7,8 juta metrik ton
Subsidi minyak solar Rp 500 per liter
Subsidi listrik Rp 50,47 triliun - Rp 54,55 triliun.
(Baca: Demi Subsidi BBM, Pemerintah Utang ke Pertamina Hingga Rp 96,5 Triliun)
Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam paparannya mengatakan asumsi ICP dengan mencermati kembali pergerakan harga minyak mentah dunia. Sedangkan untuk lifting migas pada 2021 tidak banyak mengalami perubahan dari outlook 2020.
Beberapa anggota dewan lainnya masih kurang puas dengan usulan pemerintah. Salah satunya yakni Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya Maman Abdurrahman berharap agar lifting migas masih dapat dioptimalkan kembali. Dirinya pun mendorong agar pemerintah dapat menetapkan besaran lifting migas di atas 710 ribu bopd.
"Kami dari awal terkait lifting minyak itu bukan masalah mampu atau tidak mampu tapi keseriusan pemerintah. Jadi artinya saya kalau ditanya dari golkar kita tetap mendorong tetap diatas 710 ribu BOPD," ujar Maman.
Arifin mengatakan tanpa adanya produksi dari lapangan baru, maka lapangan eksisting akan mengalami penurunan sebesar 3%-5% per tahun.
Namun, dengan harga minyak dunia yang masih rendah saat ini dan pandemi Covid-19 yang menghantam semua sektor, maka, lifting migas dianggap tak mengalami perubahan.
(Baca: RAPBN 2021 Disepakati, Sri Mulyani Sebut Ekonomi Masih Rapuh)
Berikutnya mengenai biaya pengembalian cost recovery yang diusulkan sebesar US$ 7,5 miliar-US$ 8,5 miliar merupakan biaya cost recovery masing-masing KKKS untuk kegiatan dalam satu tahun, mekanisme pengembalian telah diatur dalam kontrak kerja sama, baik pengaturan biaya non capital maupun non capital.
"Biaya capital diatur detail pengembalian. Besaran cost recovery tergantung penjualan minyak dan gas bumi sehingga bisa dikembalikan secara penuh,' ujarnya.
Selanjutnya, volume BBM dan LPG bersubsidi yang masing-masing diusulkan untuk volume BBM sebesar 15,79 juta kiloliter-16-30 juta kiloliter dengan rincian volume minyak tanah sebesar 0,48 juta kl-0,50 juta kl dan minyak solar sebesar 15,31 juta kl-15,80 juta kl. Sedangkan untuk volume subisidi LPG 3 kg diusulkan sebesar 7,00 juta metrik ton-7,50 juta metrik ton.
"Dengan melihat kondisi lapangan dan beberapa kebijakan digitalisasi noozle subsidi lebih efisin dan dapat dikendalilan RAPBN," ujarnya.
Berikutnya mengenai besaran subsidi minyak solar pada RAPBN 2021 yang diusulkan sebesar Rp 500 per liter. Sedangkan, besaran untuk subsidi listrik diusulkan sebesar Rp 50,47 triliun- Rp 54,55 triliun.
Setelah mendengarkan aspirasi dari para anggota dewan, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto memtuskan bahwa rapat kerja dengan Menteri ESDM menyepakati asumsi sektor energi untuk RAPBN 2021. "Maka kami minta persetujuan dengan Bapak-Ibu apakah asumsi dasar bisa disetujui?," ujar Sugeng. "Setuju," kata anggota dewan.
(Baca: Sri Mulyani Prediksi Rupiah 14.900 - 15.300 per Dolar AS Tahun Depan)
