Realisasi Stimulus Kesehatan Rendah, Sri Mulyani: Bukan Tak Punya Uang
Kementerian Keuangan mencatat, anggaran stimulus untuk sektor kesehatan dalam penanganan pandemi corona baru mencapai 4,68% dari total dana yang dialokasikan sebesar Rp 87,5 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun menegaskan penyaluran yang rendah ini bukan karena pemerintah tak memiliki uang.
"Kalau alasannya tidak punya uang, pasti bukan. Karena kami sudah secure begitu ada alokasi DIPA atau penetapan dari Peraturan Presiden," kata Sri Mulyani dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR, Senin (29/6).
Penyaluran dana masih terkendala lantaran ada jeda atau gap antara realisasi fisik dan keuangan sehingga perlu percepatan proses administrasi penagihan. Pencairan insentif tenaga kesehatan masih terkendala administrasi dan verifikasi yang kaku. Tingkat biaya klaim perawatan pasien yang belum diverifikasi juga masih tinggi.
(Baca: Sri Mulyani Sebut Uang Pemerintah di BI Mencapai Rp 400 Triliun)
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, setiap kementerian/lembaga harus bersikap akuntabel dan hati-hati. Namun, banyak pihak yang khawatir penyaluran dana tersebut tidak sesuai dengan birokrasi, aturan, atau landasan hukum yang berlaku.
Selain itu, kerap ada pihak yang menyalahgunakan anggaran lantaran melakukan korupsi. "Semua orang merasa khawatir maka Bapak Presiden menyampaikan perlu ditopang dengan berbagai landasan aturan," ujar dia.
Presiden Joko Widodo bahkan telah mengundang berbagai pihak, mulai dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rapat terbatas untuk memastikan penyaluran dana akuntable.
(Baca: Pemerintah Prioritaskan Redam Penularan Corona di 57 Zona Merah)
Sebelumnya, Sri Mulyani menyebutkan penyaluran anggaran terkait pos kesehatan baru 4,68% dari total anggaran yang disediakan. Pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan Rp 87,5 triliun untuk penanganan Covid-19.
Sementara, penyerapan anggaran perlindungan sosial sebesar 34,06% dari total anggaran perlindungan sosial Rp 203,9 triliun. Penyerapan tersebut mencakup program kartu prakerja , BLT, dan dana desa. Adapun, permasalahan di lapangan terjadi akibat target error dan overlapping.
Adapun stimulus untuk sektoral dan pemda juga baru mencapai 4,01%. Dukungan pemda secara umum baru mencakup proses penyelesaian regulasi. Sementara itu, realisasi stimulus UMKM baru mencapai 22,74%, stimulus pembiayaan korporasi belum direalisasikan, dan stimulus insentif usaha 10,14%.
