Ragam Tanggapan Atas Ancaman Reshuffle Jokowi di Tengah Pandemi

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Yuliawati

30/6/2020, 10.57 WIB

Pengamat politik menilai Jokowi kemungkinan sudah memiliki wacana reshuffle kabinet dan menunggu respons publik.

Jokowi, reshuffle, kabinet kerja
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Pool/wsj.
Presiden Joko Widodo (kelima kanan) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020).

Presiden Jokowi mengancam akan mengocok ulang (reshuffle) kabinet karena geram terhadap kinerja para menteri dalam menangani pandemi virus corona atau Covid-19. Ancaman Jokowi yang disampaikan secara langsung dalam sidang kabinet paripurna pada 18 Juni 2020 dimaknai beragam oleh para pengamat politik.  

Direktur Eksekutif Charta Politik Yunarto Wijaya memprediksi ada tiga makna berbeda dari ancaman perombakan kabinet tersebut. Pertama, ancaman tersebut bertujuan untuk menegur para menteri dengan cara menyampaikan langsung capaian kinerja mereka ke hadapan publik. "Sehingga diharapkan ada stimulus melalui 'cubitan' ini supaya menteri bekerja lebih baik," kata Yunarto saat dihubungi Katadata.co.id, Senin (29/6).

(Baca: Jokowi Minta Menteri Buat Terobosan dan Tak Ego Sektoral Tangani Covid)

Kedua, Yunarto menilai Jokowi kemungkinan sudah memiliki wacana reshuffle kabinet dan menunggu respons publik.  Saat ini publik terbelah dalam menilai wacana tersebut di tengah pandemi corona. Sebagian publik mendukung karena menganggap pemerintah harus kerja cepat.

Ada pula yang menilai wacana reshuffle tidak tepat karena membuat menteri bekerja dari awal. "Sehingga ada upaya testing the water melihat respon dari publik, yang saya lihat cukup positif ya sebenarnya," kata Yunarto.

Ketiga, kemungkinan Jokowi memang sudah siap merombak kabinet. Adapun publikasi video pidato Jokowi dalam sidang kabinet paripurna itu merupakan sinyal awal dari Kepala Negara.

(Baca: Alasan Istana Terlambat 10 Hari Unggah Video Jokowi soal Reshuffle)

Sehingga, publik tak akan kaget dengan wacana reshuffle di tengah pandemi corona. "Termasuk para stakeholder, baik partai atau menteri-menteri tersebut tidak kaget," kata dia.

Yunarto memperkirakan kemungkinan reshuffle kabinet terjadi dalam waktu dekat. Saat Jokowi merombak kabinet pertama kalinya pada Agustus 2015, jaraknya pun tak lama dari pembentukan kabinet.

"Pada periode pertama itu saja terjadi, apalagi sekarang dengan tantangan yang lebih besar, kebutuhan yang lebih nyata dan kondisi yang lebih berat," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai ancaman reshuffle merupakan peringatan keras dari Jokowi agar para menteri bisa bekerja maksimal. Jokowi ingin menunjukkan bahwa dirinya tak ragu melakukan reshuffle kabinet jika menteri berkinerja buruk.

"Pernyataan yang keras tanpa tedeng aling-aling dan itu membuat para menteri yang kinerjanya jeblok tak akan bisa tidur karena takut di-reshuffle," kata Ujang.

(Baca: Positif Corona RI Naik 1.082 Kasus, Terbanyak dari Jatim dan Jateng)

Ujang meyakini peringatan ini dapat membuat para menteri bisa bekerja lebih baik. Mereka pun akan bisa bekerja sesuai visi-misi Jokowi ke depannya.

Selama ini, Ujang menilai para menteri tak bisa menerjemahkan keinginan Jokowi. "Akhirnya salah jalan dan kinerjanya tidak sesuai harapan Presiden," kata Ujang.



Kepala Staf Presiden Moeldoko sendiri menyebut ancaman reshuffle Jokowi tersebut seperti strategi di dunia militer yakni untuk memberikan contoh tegas kepada jajarannya. "Memang Presiden mengatakan 'saya akan ambil sebuah risiko, reputasi politik akan saya pertaruhkan'. Maknanya Presiden ambil langkah-langkah yang memberikan contoh kepada bawahannya," kata Moeldoko di kantornya, Jakarta.

Moeldoko lantas menyebut ada tiga langkah yang biasa diambil komandan militer di situasi krisis. Pertama menunjukkan kehadiran komandan militer di lapangan. Cara ini telah diambil Jokowi di Jawa Timur beberapa hari lalu.

Kedua adalah dengan mengirimkan senjata bantuan, dalam hal ini adalah bantuan sosial. Namun jika dua cara tak berhasil mengatasi krisis, komandan militer akan mengeluarkan jurus ketiga yakni pengerahan kekuatan cadangan.

Menurut mantan Panglima TNI tersebut, pengerahan kekuatan cadangan adalah opsi terakhir yang biasa diambil komandan militer. Biasanya, langkah ini baru diambil ketika situasi sangat jelek. "Jangan sampai ini dijalankan oleh Presiden," kata dia.

(Baca: Moeldoko: Jokowi Marah Karena Penanganan Corona Tak Sesuai Harapannya)

 

Reporter: Dimas Jarot Bayu

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan