Sri Mulyani Bela Terawan soal Realisasi Anggaran Covid-19 Masih Minim

Penulis: Agatha Olivia Victoria

Editor: Agustiyanti

30/6/2020, 16.52 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan anggaran kesehatan Covid-19 tak sepenuhnya berada di bawah wewenang Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

kementerian keuangan, stimulus sektor kesehatan, penanganan covid-19
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alokasi anggaran kesehatan penanganan Covid-19 tak sepenuhnya berada di bawah wewenang Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi pencairan stimulus untuk sektor kesehatan dalam penanganan Covid-19 baru mencapai 4,68% dari alokasi Rp 87,5 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alokasi anggaran tersebut tak sepenuhnya berada di bawah wewenang Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

"Jadi dalam hal ini ada yang berpersepsi bahwa anggaran kesehatan baru cair sedikit, seolah-olah itu hanya tanggung jawab Kementerian Kesehatan, sebenarnya tidak juga," kata Sri Mulyani dalam sebuah diskusi virtual, Selasa (30/6).

Menurut dia, alokasi anggaran kesehatan untuk penanganan virus corona juga berada di gugus tugas Covid-19, baik pusat maupun daerah. "Untuk belanja kesehatan Rp 87,5 triliun ini sebagian adalah belanja tambahan yang berhubungan dengan Covid-19 langsung," ujarnya.

Sri Mulyani mencontohkan, belanja tersebut seperti pembelian alat pelindung diri pada tahap awal hingga upgrading rumah sakit. Selain itu, terdapat alokasi dalam bentuk insentif pajak yang diberikan langsung kepada rumah sakit atau jasa kesehatan.

(Baca: Sri Mulyani Sebut Uang Pemerintah di BI Mencapai Rp 400 Triliun)

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menegaskan akan terus memantau belanja kesehatan penanganan Covid-19 tersebut. Tujuannya, agar kondisi kesehatan, sosial, dan ekonomi Indonesia lebih cepat pulih.

Pemerintah telah mengalokasikan biaya kesehatan dalam penanganan pandemi corona sebesar Rp 65,8 triliun, insentif tenaga medis Rp 5,9 triliun, santunan kematian Rp 300 miliar, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional Rp 3 triliun, untuk Gugus Tugas Covid-19 Rp 3,5 triliun, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan Rp 9,05 triliun.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat mempersoalkan belanja kementerian yang belum memuaskan. "Laporannya masih biasa-biasa saja. Segera belanjakan sehingga konsumsi akan naik dan peredaran uang akan makin banyak," ujar Jokowi dalam video sidang kabinet tersebut yang baru diunggah Sekretariat Presiden di akun Youtube resminya, Minggu (28/6).

(Baca: Realisasi Stimulus Kesehatan Rendah, Sri Mulyani: Bukan Tak Punya Uang)

Ada beberapa sektor yang mendapat sorotan. Pertama, bidang kesehatan dengan anggaran Rp 75 triliun. Jokowi mengkritik penggunaan anggarannya baru sekitar 1,53%. "Pembayaran dokter, tenaga spesialis keluarkan. Belanja peralatan keluarkan," katanya. Dengan begitu, uang beredar di masyarakat tersebut dapat memicu aktivitas perekonomian.

Kedua, bantuan sosial ke masyarakat. "Ini harusnya 100% sudah disalurkan," katanya.

Ketiga, sektor usaha mikro, kecil dan menengah. "Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil mikro, mereka tunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu, baru kita bantu," kata Jokowi.

Reporter: Agatha Olivia Victoria

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha